Menkominfo jelaskan strategi komunikasi publik hadapi karhutla

Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan strategi komunikasi publik yang disiapkan Kementerian Kominfo dalam hal menyebarkan informasi kebencanaan termasuk dalam hal ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salah satunya dengan menyiapkan dukungan amplifikasi pesan dalam hal antisipasi dan penanggulangan karhutla.

“Amplifikasi pesan antisipasi dan penanggulangan karhutla dilakukan melalui jejaring dan kanal komunikasi publik, seperti jejaring dinas kominfo daerah, Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), serta aktivasi berbagai kanal media mainstream, media sosial, dan media online,” kata Budi dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanganan Karhutla 2024 yang berlangsung daring dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.

Di samping itu, Kementerian Kominfo juga bakal mengoptimalkan penggunaan Sistem Komunikasi Nasional Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (SISKOMNAS PMPB/PPDR) yang saat ini tengah dirancang.

Baca juga: Wamenkominfo: EWS tv digital untuk masyarakat lebih tanggap bencana

Baca juga: Kominfo bentuk “Desk Karhutla” gencarkan edukasi cegah kebakaran hutan

Sistem yang dikenal juga dengan nama Public Protection and Disaster Relief (PPDR) itu dirancang sebagai kanal berbagi informasi kebencanaan bagi masyarakat dan jalur komunikasi bagi petugas penanganan bencana.

Sistem tersebut berbeda dengan yang sudah eksis saat itu, yaitu Sistem Penyebaran Informasi Bencana dan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112.

Sistem Penyebaran Informasi Bencana yang ada saat ini sebenarnya telah terintegrasi dengan BMKG, BNPB, KLHK, BPBD DKI Jakarta, dan PVMBG.

Namun untuk SISKOMNAS PMPB nantinya akan lebih banyak menyebarkan informasi yang bahkan bisa langsung diterima oleh masyarakat lewat gawainya.

“SISKOMNAS PMPB akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Early Warning System (EWS) termasuk SMS Blast, Layanan Darurat 112, Sistem Komunikasi Radio,” kata Budi.

Budi pun menjelaskan untuk nomor panggilan Darurat 112 sudah menjadi bawaan standar panggilan kedaruratan di tiap gawai ponsel terdaftar di Indonesia dan bebas dari biaya panggilan.

Menurutnya, layanan darurat tersebut dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah daerah.

“Sekitar 83 pemerintah daerah telah menyelenggarakan call center 112. Selain itu, uji coba penyaluran informasi Early Warning System (EWS) di perangkat penerimaan Siaran TV Digital (Set Top Box) juga terus dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara untuk SMS Blast sebenarnya juga telah diterapkan sejak 2023 dibarengi dengan penyebaran peringatan bencana lewat siaran di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Baca juga: Kominfo uji coba SMS dan siaran kebencanaan

Baca juga: Media berperan bangun kesadaran publik kurangi risiko bencana

Baca juga: Kominfo uji coba SMS blast untuk informasi bencana

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *