Jakarta: Polri memprediksi suhu politik memanas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Insan pers diharapkan menghadirkan kesejukan di tengah situasi tersebut.
“Akan terjadi peningkatan berita hoaks, kampanye negatif atau hitam, politik identitas, dan sebagainya yang dapat membuat masyarakat mudah terprovokasi dan terpolarisasi,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Selasa, 7 Februari 2023.
Dedi mengatakan fenomena itu memerlukan upaya peningkatan literasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki imunitas dalam menyerap informasi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Jenderal bintang dua itu menuturkan Polri dan Dewan Pers telah memiliki nota kesepahaman. Nota itu terkait perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi.
“Termasuk memberikan pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,” ujar Dedi.
Polri-Dewan Pers memastikan tak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan saat bertugas. Hal itu dipastikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bareskrim Polri dengan Dewan Pers.
“Itu diharapkan dalam PKS, agar itu (kriminalisasi) tidak terjadi lagi,” kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 10 November 2022.
Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dari pihak Polri dan Arif Zulkifli dari pihak Dewan Pers. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) ini berlaku selama tiga tahun.
Sumber