Pemerintah Gerak Cepat Cegah Penyebaran PMK di Jawa Tengah

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat untuk berupaya mengendalikan dan mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan di Jawa Tengah, agar tidak semakin meluas.
 
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan perlunya langkah cepat dan sinergi antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dengan meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat pemulihan ternak yang teridentifikasi positif PMK.
 
“Wabah PMK itu ada dan kita lihat tren penyembuhan yang sangat positif. Hari ini semua mengatakan seperti itu. Kecepatan kita bereaksi mengambil tindakan itu menentukan hasil,” kata Syahrul dalam keterangan persnya, Sabtu, 14 Mei 2022.
 
Syahrul menjelaskan ada beberapa kunci upaya mempercepat penanganan PMK. Pertama, semua pihak bersikap tenang karena pemerintah sudah terjun ke lapangan untuk bekerja optimal dan hasil penanganan PMK yang semakin membaik.
 
“Kedua, perbaiki data. Ini saatnya kita benahi dan faktualisasi data, termasuk berapa jumlah populasi, jumlah yang terkena PMK dan lainnya. Data itu yang objektif dan normatif,” paparnya.
 
Ketiga, lanjut Syahrul, pemerintah telah membentuk gugus tugas nasional dan harus ditindaklanjuti secara serius dengan membentuk gugus tugas provinsi dan kabupaten. Dari gugus tugas tersebut nantinya akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang didukung Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung untuk mendukung percepatan penanganan PMK.
 
“Gugus tugas ini berfungsi menyusun dan melakukan agenda aksi serta sebagai pusat informasi. Oleh karena itu termasuk pengendalian satgas harus siap, sehingga tidak ada informasi yang bias terkait kebenaran ternak yang terkena dan mati karena PMK,” kata Mentan.
 
Selanjutnya pemerintah juga membuat empat agenda yaitu agenda darurat, yakni lockdown atau menutup daerah migrasi ternak, agenda temporer adalah vaksinasi dan penyembuhan, dan pemulihan yaitu ternak yang mati diganti dan ditambahkan.
 
“Yang terpenting juga dilakukan yaitu sosialisasi terkait PMK itu tidak berbahaya pada manusia. Kemudian daging yang terkena PMK aman asalkan dimasak sampai matang,” katanya.
 
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan bantuan obat hewan, disinfektan dan alat pelindung diri (APD), serta telah membentuk gugus tugas nasional penanganan PMK.
 
Saat ini Kementan menetapkan dua provinsi sebagai wabah PMK pada hewan, yakni Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh. Pemerintah berupaya mengendalikan dan mencegah penyebaran PMK agar tidak meluas dan tidak terjadi wabah di daerah lainnya.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.