Inspektur Kabupaten Bogor Diperiksa Terkait Suap Ade Yasin

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Inspektur Kabupaten Bogor, Ade Jaya, terkait dugaan suap menjerat Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin. Dia diperiksa sebagai saksi.
 
“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY (Ade Yasin),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Mei 2022.
 
KPK juga memanggil sejumlah saksi lain. Mereka ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya; Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Andri Hadian; dan Sub Koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor, Hanny Lesmanawaty.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: KPK Dalami Awal Pemkab Bogor Membahas Temuan BPK
 
Kemudian, Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ruli Fathurahman dan Kasie di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Desirwan. Seluruh saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
 
Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka pemberi dan penerima dalam perkara ini.
 
Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Selain itu, KPK menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat sebagai tersangka penerima. Mereka ialah Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.