Penegak Hukum Diminta Mendalami Kasus Izin Tambang PT BEP

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri diminta mendalami dugaan penyimpangan penerbitan izin usaha pertambangan dan operasional PT Batuan Energi Prima (BEP) oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Pendalaman dinilai bisa dilakukan tanpa perlu menunggu laporan masyarakat.
 
“MAKI minta pendalaman atas dugaan-dugaan penyimpangan. Mana saja yang duluan, KPK atau kejaksaan,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman, Jakarta, Minggu, 1 Mei 2022.
 
Menurut dia, izin PT BEP layak dicabut. Kalau tidak dicabut, kata dia, nanti malah menimbulkan dugaan potensi kerugian negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Karena sebenarnya ini kan bisa dikatakan bahwa negara tidak mematuhi peraturan. Orangnya (perusahaannya) pailit kok tetap diberi izin,” ucap dia.
 
Dia menyampaikan hasil dari tambang juga tidak diberikan kepada kurator untuk membereskan kepailitannya. Artinya, negara bisa terkena gugatan dari kreditur-kreditur yang punya tagihan kepada PT BEP.
 
Boyamin mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerihtakan Fismondev Dirkrimsus Polda Kaltim untuk menangkap Direktur PT BEP Erwin Rahardjo.
 
“Karena berdasar peristiwa pailit telah terkonfirmasi bahwa muaranya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedikitnya bernilai Rp1,8 triliun, dengan pidana pokok penggelapan boedel pailit dan atau penggelapan dalam jabatan yang notabene masuk kejahatan kerah putih,” kata dia.
 
Baca: Aparat Penegak Hukum Didesak Usut Tuntas Kasus Mafia Tambang
 
Kementerian ESDM telah mencabut 2078 perusahaan pertambangan minerba. Tapi izin PT BEP malah diterbitkan. Padahal, perusahaan tersebut dalam keadaan pailit dan pemilik PT BEP, Herry Beng Koestanto, masih meringkuk di LP Salemba.
 
DPR juga memiliki berbagai catatan, termasuk mengenai pelaksana ekspor PT BEP, yakni PT Sumber Global Energy yang belum Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar USD14.166.471 (Rp204.988.835.370 kurs 14.470/USD) dari hasil penjualan batu bara PT BEP.
 
Menurut anggota DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, panitia kerja (Panja) DPR harus mengusut persoalan PT BEP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.