Ketua MPR Minta Pemerintah Lindungi Masyarakat terhadap Perdagangan Kripto

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah membuat ekosistem perdagangan baru seperti aset kripto yang mampu melindungi konsumen dan meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi di tengah tren digitalisasi, perdagangan kripto di Indonesia semakin tumbuh dan besar.
 
Saat ini saja, setidaknya pasar kripto Indonesia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat 30 dunia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) per Desember 2021, jumlah investor aset kripto di Indonesia sudah mencapai 11 juta orang.
 
Jumlah investor aset kripto di Indonesia tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah investor di pasar modal berbasis Single Investor Identification (SID) yang jumlahnya hanya mencapai 7,48 juta investor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun akumulasi nilai transaksi aset kripto di 2021 juga meningkat hingga Rp859,45 triliun, atau rata-rata per hari mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penghimpunan dana di pasar modal yang jumlahnya hanya mencapai Rp363,3 triliun.
 
“Saat ini memang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perpajakan maupun perlindungan konsumen untuk kripto. Pemerintah masih merumuskannya,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan resminya, Sabtu, 12 Februari 2022.
 
Menurutnya, jika perdagangan aset kripto dikelola dengan baik, maka potensi pajaknya sangat luar biasa. Antara lain melalui Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap keuntungan dari transaksi perdagangan aset kripto maupun menempatkannya di kelompok investasi dengan kategori investasi lainnya dalam pelaporan SPT Tahunan.
 
“Pemerintah juga bisa mengatur agar berbagai platform digital global yang bergerak di usaha kripto wajib memiliki kantor di Indonesia. Selain menambah pajak untuk negara, juga membuka banyak lapangan pekerjaan sekaligus bagian dari transfer ilmu pengetahuan dan transformasi teknologi,” tuturnya.

Komoditi yang dapat diperdagangkan

Dijelaskannya lebih lanjut bahwa kripto di Indonesia dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kripto sendiri diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 
Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Ada juga Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, Nomor 9 Tahun 2019, dan Nomor 2 Tahun 2020, yang seluruhnya mengatur tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
 
Ia menegaskan bahwa tujuan pengaturan perdagangan aset kripto tersebut tidak lain untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha sekaligus pelanggan (konsumen) dalam ekosistem perdagangan aset kripto.
 
“Perdagangan aset kripto sudah memiliki berbagai dasar hukum, tidak menutup kemungkinan pemerintah melalui Bappebti dan Kemendag juga membuat aturan main yang jelas terkait keberadaan dan cakupan robot trading yang beberapa hari ini menjadi pro-kontra di masyarakat,” pungkas Bamsoet.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.