Penerimaan Rp200 Juta Ketua DPRD Bekasi Diselisik

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami unsur pidana penerimaan uang Rp200 juta Ketua DPRD Bekasi Chairoman J Putro. Uang itu diduga terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi.
 
“Tim penyidik KPK akan melakukan analisa terhadap pengembalian uang yang dimaksud apakah ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ataukah ada hal lain,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Februari 2022.
 
Ali mengatakan pendalaman dilakukan untuk mengetahui motif pemberian uang. Jika gratifikasi, unsur pidananya akan hilang setelah Chairoman mengembalikan uang tersebut ke KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c dan kemudian menghapus pidananya,” ujar Ali.
 
Baca: KPK Sita Rp200 Juta dari Ketua DPRD Bekasi Terkait Suap Rahmat Effendi
 
Namun, konsekuensi bakal berbeda jika uang itu diberikan untuk suap. KPK bakal memperkarakan Chairoman jika menemukan bukti terkait hal tersebut.
 
“Tetapi kalau di dalam pengembalian tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan proses penyidikan tentu tidak menghapus pidananya nanti akan dianalisa,” tutur Ali,
 
Chairoman J Putro mengaku diberi Rp200 juta oleh Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Uang itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
 
“Jadi, tepatnya bukan menerima tapi diserahkan,” kata Chairoman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Januari 2022.

 

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.