KPK Selisik Suap di Pemkot Bekasi Lewat Kepala Bapelitbangda

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Kepala Bapelitbangda Bekasi Dinar Faisal Badar hari ini, 10 Februari 2022. Dia diperiksa dua hari berturut-turut.
 
“Diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 Februari 2022.
 
Dinar akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. KPK juga memeriksa empat saksi lain dalam kasus ini. Mereka, yakni dua orang advokat bernama Yoga Gumilar dan Bagus, Lurah Kalibaru Suhartono, serta Lurat Jatiasih Sakum Nugraha.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



KPK berharap para saksi memenuhi panggilan penyidik. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami perkara.
 
Sebanyak 14 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.
 
Baca: Sakit, Saksi Dugaan Suap Rahmat Effendi Batal Diperiksa
 
Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima. Mereka ialah Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Jatisari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, ada empat ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Mereka, yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.