Formasi PPPK Tak Transparan, Guru Honorer: Jangan Jadikan Kami Mainan

Jakarta: Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun Plus (GTKHNK 35+), Lina Kurniati, kecewa dengan sistem perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Pemerintah dinilai tidak terbuka soal formasi.
 
Dia juga melihat ada kesalahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait formasi dan anggaran guru PPPK. Buktinya, kata dia, banyak daerah menahan jumlah formasi.
 
“Jangan kami dijadikan seperti permainan, karena pemerintah pusat ajukan banyak katanya, tapi di daerah yang terjadi keuangannya tdak sesuai dengan formasi yang diajukan,” kata Lina dalam RDP Komisi II dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Lina juga mengeluhkan pemerintah seolah mempersulit langkah mereka menjadi guru PPPK. Padahal, guru honorer sudah lama mengabdi untuk negara.
 
Dia memahami menjadi ASN diperlukan tes. Tapi, Lina berharap ada pertimbangan lain untuk guru honorer.
 
“Tetapi dalam mengukur kemampuan kami yang sudah puluhan tahun jadi honorer ya lihat lah. Di sini saya tidak akan menangis,” kata Lina.
 
Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan nasib guru honorer. Lina ingin ada kepastian terhadap formasi dan tidak dipersulit mendapat kesempatan menjadi guru PPPK.
 
“Karena selama ini kami berjuang, selalu transfer ilmu kepada anak-anak didik kami,” tutur dia.
 
Baca: P2G Minta Perekrutan Guru Honorer di Sekolah Negeri Diprioritaskan
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.