Ini Penyebab Pasokan Minyak Goreng Terganggu

Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai tingginya permintaan global terhadap bahan bakar nabati atau biofuel berbasis minyak sawit menjadi penyebab rendahnya pasokan crude palm oil/CPO untuk produksi minyak goreng dalam negeri.
 
“Adanya peningkatan pangsa produksi CPO untuk bahan bakar nabati sebesar 24 persen dari 2019 hingga 2020 diikuti dengan penurunan pangsa CPO yang diolah menjadi komoditas pangan seperti minyak goreng di Indonesia akan menyebabkan kelangkaan,” ungkap Peneliti CIPS Nisrina Nafisah dalam siaran pers, Senin, 7 Februari 2022.
 
Nisrina menjelaskan saat ini Indonesia tengah menerapkan kebijakan keharusan mencampurkan minyak diesel dengan 30 persen bahan berdasar minyak sawit (B30). Sementara produksi CPO di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan sejak 2019. Bahkan produksi CPO tersebut kembali turun di 2021 sebesar 0,9 persen menjadi 46,89 juta ton.

Stok akhir CPO Indonesia

Berdasarkan laporan Outlook 2022 Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC), stok akhir CPO di Indonesia 2021 berada di bawah tingkat rata-rata empat juta ton.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun data kebutuhan CPO untuk produksi biofuel dapat dilihat dari jumlah konsumsi CPO untuk biofuel. Antara 2019-2021, produksi CPO untuk biofuel meningkat dari 5,83 juta ton menjadi 7,38 juta ton. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat pada 2022 seiring dengan meningkatnya konsumsi biodiesel yang diperkirakan Gapki berjumlah 8,83 juta ton.
 
Di sisi lain, minyak goreng di Indonesia umumnya dihasilkan dari minyak sawit mentah yang harganya berkorelasi langsung dengan harga CPO internasional. Sepanjang 2021, harga CPO internasional naik 36,3 persen dibandingkan 2020 dan hingga Januari 2022 harganya sudah mencapai Rp15 ribu per kilogram.
 
“Tingginya harga tersebut disebabkan oleh kekurangan pasokan di tengah meningkatnya permintaan di banyak bagian dunia karena belum pulihnya ekonomi akibat gelombang kedua covid-19,” ujarnya.
 
Sementara itu, pemerintah menyatakan kelangkaan pasokan disebabkan oleh penurunan produktivitas perkebunan sawit milik BUMN, swasta, dan petani kecil di kedua negara produsen utama minyak sawit dunia, yakni Indonesia dan Malaysia.

Fokus kebijakan pertanian

Oleh karena itu, CIPS mengusulkan pemerintah untuk fokus kepada kebijakan terkait input pertanian, terutama pupuk bersubsidi, dengan memperbaiki mekanisme penebusan melalui Kartu Tani, dengan target penerapan secara nasional pada 2024, untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
 
Untuk jangka panjang, pemerintah perlu merancang mekanisme evaluasi pemberian subsidi, menetapkan indikator kelulusan seorang petani atau suatu wilayah penerima subsidi, serta menargetkan batas waktu pencabutan subsidi.
 
“Namun hal ini mensyaratkan data pertanian yang akurat yang selalu diperbarui untuk memonitor pendapatan dan harga-harga di tingkat petani. Tidak kalah penting, kebijakan di sisi suplai turut diperlukan untuk meningkatkan kompetisi antar produsen pupuk dan memastikan harga pupuk yang terjangkau berdasarkan mekanisme pasar,” ujarnya.

 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.