Perkembangan Digital Bantu Dongkrak Harga Apel di Kashmir

Jakarta: Integrasi teknologi dalam pemerintahan untuk memastikan penyampaian berbagai layanan yang cepat, transparan dan lancar yang diberikan oleh suatu negara kepada warganya menjadi tujuan dari pemerintah di seluruh dunia. Ini pula yang dilakukan India khusus untuk wilayah Kashmir.
 
Revolusi teknologi informasi di pertengahan tahun 90-an di India, memprakarsai pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja Pemerintah dan memicu perdebatan tentang pemanfaatan teknologi yang muncul untuk menciptakan sistem yang lebih efisien di sektor publik.
 
“Dengan hampir 700 juta koneksi, India memiliki pengguna broadband terbesar di dunia. Terdapat sekitar 696 juta masyarakat India yang menggunakan ponsel cerdas dengan biaya data terendah di mana pun di dunia, sekitar 9 sen per Gigabyte,” sebut pernyataan Kedutaan Besar India di Jakarta, dalam keterangan yang diterima Medcom.id.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Infrastruktur digital ini, yang dibuat dengan dorongan signifikan dari Pemerintah, telah membawa revolusi di bidang inklusi keuangan, pendidikan, kesehatan, dan banyak sektor lainnya. Meskipun perjalanannya merupakan sebagian kegembiraan dan sebagian tantangan,” imbuh pernyataan itu.
 
Salah satu upaya tersebut misalnya, di wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir, ketidakstabilan politik selama lebih dari satu dekade telah menghalangi upaya untuk membuat arah digitalisasi pemerintahan yang serupa. Dalam dua tahun terakhir, upaya telah diperbarui dengan dorongan baru untuk menciptakan infrastruktur digital, memperluas penggunaan, dan menyederhanakan proses.
 
Pada tahun 2019, Pemerintah memulai program digitalisasi perkantoran, pembuatan telepon pengaduan masyarakat dan kartu skor untuk mengevaluasi kinerja instansi Pemerintah daerah.
 
“Upaya berbulan-bulan membuahkan hasil pada Juli 2021, ketika lembaga pemerintah daerah di tingkat desa di Jammu dan Kashmir diintegrasikan ke dunia digital. Karena rakyat desa sekarang hanya perlu mengambil beberapa langkah untuk berbagai layanan Pemerintah, pembangunan infrastruktur ini telah menjadi pepatah lompatan raksasa menuju pembangunan inklusif,” sebut pihak Kedubes India.
 
Disrupsi digital lain yang berdampak positif pada kehidupan masyarakat di Jammu dan Kashmir adalah digitalisasi perdagangan apel. Jammu dan Kashmir menyumbang lebih dari 55 persen ekspor apel India, namun harga apel terus menurun selama hampir satu dekade di Kashmir.
 
“Setelah skema intervensi pasar dimulai pada tahun 2019 bagi Pemerintah untuk secara langsung membeli produk dan mentransfer pembayaran secara digital kepada para pebudidaya, pasar apel telah mencatat kenaikan harga,” tambah pernyataan itu.
 
Sebelum pandemi covid-19 mengharuskan anak-anak dididik secara online, Jammu dan Kashmir telah mulai mengintegrasikan guru dan siswa ke dalam program jaringan pengetahuan yang memungkinkan anak-anak mengakses konten sekolah secara online. Jammu dan Kashmir sebenarnya menikmati kecepatan internet tercepat keenam di India, bahkan di depan wilayah ibu kota Delhi.
 
Setelah pandemi covid-19 melanda, Pemerintah memperbarui dorongannya untuk membuat laboratorium IT dan pusat pembelajaran yang dilengkapi Komputer di daerah terpencil untuk membantu anak-anak mengikuti pendidikan mereka.
 
“Jammu dan Kashmir, terlepas dari tantangannya, berada di jalur disrupsi digital. Dari yang rutin seperti membeli jatah harian hingga yang khusus seperti mengurus akta kelahiran atau mendaftarkan usaha baru, warga Jammu dan Kashmir hanya perlu melihat ponsel mereka,” pungkas pihak Kedubes India.

 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.