KPK Tegaskan Tak Pandang Bulu dalam Pengusutan Dugaan Suap Bupati PPU

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada pihak tertentu dalam pengusutan kasus dugaan suap yang dilakukan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Lembaga Antikorupsi tak akan pandang bulu menindak kader Partai Demokrat lainnya jika ada bukti keterlibatan dalam kasus ini.
 
“Kami akan dalami seluruh informasi yang masuk ke dalam KPK ya, karena kita juga tahu kemarin kita menetapkan bendahara umumnya di DPC Balikpapan (Nur Afidah Balqis sebagai tersangka),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, 4 Februari 2022.
 
KPK juga akan mendalami dugaan uang Rp1 miliar yang dibawa Gafur ke Jakarta untuk mahar politik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur. Semua informasi bakal didalami untuk mengusut perkara ini sampai ke akarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



KPK juga bakal memanggil sejumlah kader Demokrat dalam kasus ini. Lembaga Antikorupsi sudah menjadwalkan pemanggilan Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Balikpapan Partai Demokrat Syamsudin alias Aco pada Jumat, 21 Januari 2022. Namun, pemeriksaan itu tertunda karena ada proses hukum yang sedang dijalani Aco.
 
“Sehingga tentu kami akan Jadwal ulang dikoordinasikan lebih lanjut, apakah benar yang bersangkutan sedang menjalani pidana, karena informasi yang kami terima demikian,” ujar Ali.
 
Baca: KPK Kesulitan Usut Duit Rp1 M Bupati Penajam Paser Utara
 
KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Mereka, yakni sebagai pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Sedangkan penerima, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Zuhdi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.