Batu Bara, PLN, dan Krisis Energi

SUDAH nyaris dua pekan ini batu bara menjadi isu panas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertitah melarang sementara ekspor batu bara mulai 1-31 Januari 2022. Tak sembarang melarang, kebijakan Jokowi ini dilakukan dalam menghadapi tantangan krisis energi yang terjadi di seluruh dunia.
 
Jokowi pun memberlakukan kebijakan larangan ekspor batu bara ini guna memenuhi pasokan kebutuhan listrik dalam negeri. Kepala Negara menyebut para pelaku usaha harus mematuhi mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). Perusahaan yang melanggar akan mendapat sanksi tegas, bahkan bisa dicabut izin usahanya.
 
Larangan ekspor batu bara tertuang dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu. Kebijakan yang berlaku sejak 1-31 Januari 2022 ini dimaksudkan guna pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan umum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan krisis energi global telah mendorong seluruh dunia berebut sumber energi andal, termasuk batu bara dari Indonesia. Sehingga, mengedepankan pasokan batu bara guna memenuhi kebutuhan domestik merupakan wujud amanah konstitusi UUD 1945. Kebijakan itu juga bentuk konsistensi mencukupi kebutuhan listrik bagi 270 juta rakyat Indonesia. “Ini gestur asli dari Presiden Jokowi ketika dia harus berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
 
Sejalan dengan itu, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra Prastowo pada Kamis, 6 Januari 2022. Pemberhentian Rudy Hendra Prastowo menyusul sidak yang dilakukan Erick bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif. Serta, diketahui tidak adanya kegiatan sama sekali di PLN saat Indonesia sedang mengalami krisis energi. Rudy Hendra Pratowo digantikan oleh Hartanto Wibowo yang sebelumnya merupakan salah satu Direksi dari PT PLN Batubara.
 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun langsung meminta anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), yakni PT PLN Batubara untuk dibubarkan. “Tidak ada PLN Batubara. Kita minta dibubarkan,” tegas Luhut, Senin malam, 10 Januari 2022.
 
Luhut menyampaikan, pemerintah akan benar-benar membenahi struktur PLN. Kedepannya, diharapkan PLN tidak lagi membeli batu bara kepada trader, melainkan langsung kepada perusahaan-perusahaan tambang yang memenuhi kewajiban DMO.

Pro kontra bermunculan

Sudah pasti banyak yang menolak larangan sementara ekspor batu bara. Bahkan, negara tetangga pun ikut-ikutan. Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Bagaimana tidak? Ancamannya serius. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengatakan larangan tersebut bisa mengganggu ekonomi Negeri Sakura itu.
 
Perusahaan tambang batu bara pun satu persatu bersuara. Imbas kebijakan larangan sementara ekspor batu bara, para emiten ini menyesuaikan kegiatan produksi dan melakukan negosiasi dengan pembeli luar negeri. Salah satunya seperti yang dilakukan PT Indika Energy Tbk (INDY).
 
Batu Bara, PLN, dan Krisis Energi
Ilustrasi produksi batu bara. Foto: dok PLN
 
Sekretaris Perusahaan PT Indika Energy Tbk (INDY) Adi Pramono mengatakan, komunikasi secara intensif dengan pembeli luar negeri dilakukan untuk meminimalkan risiko dan dampak komersial akibat tertundanya pengiriman di Januari.
 
Demikian juga yang dilakukan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS). Perseroan menyatakan akibat aturan tersebut perusahaan harus menyesuaikan kegiatan produksi. Perseroan juga sedang melakukan komunikasi dengan pelanggan, pemasok, atau pihak terkait lainnya untuk mengurangi efek dari larangan sementara ekspor batu bara.
 
Ada yang menolak, sudah pasti ada yang mendukung. Salah satunya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Dia berharap kebijakan itu tak hanya untuk sebulan. Politikus Partai NasDem itu menyampaikan, pelarangan ekspor batu bara untuk kepentingan nasional. Salah satunya menjamin pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
 
Akan tetapi, dia mengusulkan agar kebijakan ini diikuti dengan penetapan ketentuan harga batu bara acuan (HBA). Ketentuan tersebut dibutuhkan agar tak memberatkan PLN. Dia menyampaikan, harga batu bara internasional anjlok pada Desember 2021. Turunnya nilai jual tersebut karena Tiongkok menggenjot produksi batu bara mereka.

Larangan ekspor batu bara dibuka bertahap

Belum sampai sebulan larangan ini dibuat, pemerintah “melunak”. Pada 10 Januari 2022 lalu, Luhut Binsar Panjaitan menyebut ekspor batu bara kembali dibuka secara bertahap. Kapal-kapal pengangkut batu bara bakal diizinkan berlayar setelah lolos proses verifikasi. Luhut menjelaskan, kepatuhan perusahaan terhadap aturan DMO batu bara menjadi salah satu tahapan dalam proses verifikasi. Pembukaan ekspor secara bertahap pun sudah diberlakukan mulai 12 Januari 2022.
 
Luhut pun menambahkan, stok batu bara untuk kebutuhan kelistrikan PLN dan IPP saat ini sudah berangsur pulih. Jumlahnya mencapai 15 hari dan diproyeksikan cukup untuk 25 hari. Ke depan PLN tidak lagi membeli pasokan batu bara kepada trader, melainkan langsung ke perusahaan batu bara.
 
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pasokan batu bara biasanya berada di angka 10,7 juta metrik ton (MT), sekarang menjadi 16,2 juta MT akibat pelarangan ekspor batu bara oleh pemerintah. Pasokan ini didapat dari tambahan 2,9 juta MT pada Desember 2021. Lalu tambahan lagi 3,4 juta MT pada 6 Januari 2021, kemudian ada 2,1 juta MT di 9 Januari 2021.
 
Namun demikian, Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengungkapkan belum ada rencana menghentikan larangan ekspor batu bara sampai saat ini. Kebijakan itu masih terus berlaku sampai akhir Januari 2022. “Masih berlaku sampai 31 Januari 2022 (larangan ekspor batu bara),” ujarnya dikutip dalam Economic Challenge yang disiarkan Metro TV, Rabu, 12 Januari 2022.
 
Akan tetapi, larangan ekspor batu bara berdampak positif ke PLN dengan jaminan pasokan komoditas tersebut tersedia untuk kelancaran listrik di Tanah Air. Pasalnya, PLN sempat mengabarkan, akibat krisis pasokan batu bara pada Desember 2021 lalu, diperkirakan bakal terjadi pemadaman di seluruh wilayah Jawa, Madura, dan Bali karena 17 pembangkit kekurangan pasokan. Dampaknya, 10 juta pelanggan PLN terancam mengalami pemadaman listrik.
 
Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apakah pemerintah akan tetap melanjutkan larangan sementara ekspor batu bara ini? Kita tunggu saja.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.