Wah! 428 Perusahaan Tambang Batu Bara Tak Setor DMO

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan ratusan perusahaan tambang tidak mematuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk domestik (Domestic Market Obligation/DMO) sehingga krisis pasokan batu bara PLN pun terjadi.
 
Dari 578 perusahaan tambang batu bara, hanya 47 perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban aturan DMO seratus persen. Sisanya, sebanyak 428 perusahaan sama sekali tak menyetor kewajiban tersebut.
 
“Ada 578 perusahaan yang bergiat di penambangan batu bara. Terkait kewajiban DMO-nya, ada 47 perusahaan yang bisa melebihi 100 persen,” kata Arifin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, Kamis, 13 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia merinci 32 perusahaan hanya memasok batu bara dalam negeri dengan persentase 75-100 persen dari ketentuan. Lalu sebanyak 25 perusahaan memenuhi kewajiban DMO dikisaran 50-75 persen dari ketentuan.
 
Selanjutnya, terdapat 17 perusahaan yang memenuhi dikisaran 25-50 persen, dan 29 perusahaan dikisaran 1-25 persen. Sementara nihil DMO.
 
“Ada 428 perusahaan yang nol (pemenuhan DMO batu bara). Ini tentu saja sekarang kita bisa menentukan klasifikasi,” ungkapnya.
 
Arifin mengungkapkan krisis pasokan batu bara sudah tercium oleh pemerintah pada Agustus 2021 lalu. Kemudain pada Desember krisis itu kembali muncul dengan menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN. 
 
Kementerian ESDM pun langsung mengirim tim Minerba bersama Bea Cukai dan BPKP untuk mengecek kapal-kapal yang akan ekspor batu bara di pelabuhan. Pemerintah pun membuat kebijakan larangan sementara ekspor batu bara yang berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
 
“Kita sudah mengambil action, kita juga sudah mengambil satu sanksi yaitu pelarangan bagi 34 perusahaan yang waktu itu tidak memenuhi kewajibannya di DMO,” ujarnya.

 

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.