Protes Yaman atas Kinerja Dewan Keamanan PBB

Anggota Dewan Tinggi Politik Yaman, Mohammad Ali al-Houthi seraya mengkritik kinerja Dewan Keamanan PBB di perang Koalisi Saudi terhadap Yaman, menyatakan koalisi Saudi terlibat kejahatan perang, namun Dewan Keamanan tidak mampu mengakhiri perang ini.

Sejak tahun 2015 ketika perang Yaman meletus hingga pertengahan tahun 2021, Dewan Keamanan merilis 17 resolusi terkait krisis ini. Meski ada resolusi ini, pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman senantiasa memprotes Dewan Keamanan PBB. Baru-baru ini Menlu Yaman, Hisham Sharaf mengirim surat kepada Abdou Abarry, ketua periodik Dewan Keamanan.

Hisham Sharaf

Hisham Sharaf di suratnya menyatakan, Riyadh memulai serangan militer mengerikannya dan anehnya Dewan Keamanan dan komunitas dunia tidak mengutuk kejahatan pemerintah agresor Saudi, tapi ketika pemerintah Sanaa menggunakan hak legalnya yang dijamin oleh hukum internasional dan Piagam PBB untuk membela rakyat Yaman, banyak dari mereka marah.

Poin penting adalah resolusi Dewan Keamanan PBB bukan saja tidak efektif menurunkan krisis di Yaman, bahkan menjadi faktor berlanjut dan berlarut-larutnya krisis ini. Dalam resolusi Dewan Keamanan di Yaman, politik jelas lebih diutamakan daripada hak, karena mereka mendukung pemerintah terguling Mansour Hadi, mengutuk Ansarullah dan sekutunya, dan tidak menyinggung perang koalisi Saudi melawan Yaman.

Pandangan politik telah diulang dalam beberapa resolusi Dewan Keamanan, tetapi resolusi terpenting dalam hal ini, yang dianggap sebagai resolusi paling penting di Yaman setelah dimulainya perang melawan negara ini, adalah Resolusi 2216. Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi 2216 pada 14 April 2015. Resolusi tersebut disetujui oleh Dewan Keamanan dengan 21 suara mendukung dan hanya satu abstain dari Rusia.

Di Resolusi 2216 secara transparan Ansarullah dikecam, padahal Arab Saudi justru pihak yang melancarkan perang terhadpa Yaman. Faktanya, di antara poin penting resolusi ini adalah tanpa menyebutkan nama Arab Saudi, menuding Ansarullah dan mengambil sikap melawan kelompok ini. Isu lain adalah resolusi ini juga tidak menuntut Arab Saudi menghentikan pemboman terhadap Yaman. Selain itu, resolusi tersebut menjadi acuan aktivitas dan kinerja Dewan Keamanan terkait Yaman selama tujuh tahun perang.

Isu lain adalah Dewan ini bukan saja tidak menjatuhkan sanksi terhadap Arab Saudi sebagai pemicu perang terhadap Yaman dan negara yang di perang ini tidak mampu menjaga prinsip nyata hukum internasional termasuk prinsip proporsionalitas, segregasi dan kebutuhan, bahkan anggota tetap Dewan ini terus melanjutkan penjualan senjata untuk melawan Yaman.

Perang di Yaman

Terkait hal ini dapat disebutkan kontrak militer senilai 110 miliar dolar bulan Mei 2017 Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Sementara di antara komitmen terpenting yang dilanggar oleh koalisi dalam konflik Yaman adalah tidak ditaatinya prinsip pemisahan dan proporsionalitas, akibat penggunaan senjata dan bom curah/tandan.

Poin terakhir adalah meski Dewan Keamanan secara keseluruhan memiliki kepribadian hukum yang independen dari anggota konstituennya, perbedaan posisi anggotanya membuat Dewan Keamanan tidak mungkin menjalankan fungsi esensialnya ketika salah satu anggota tetapnya menggunakan hak vetonya. (MF)

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.