Pengamat sebut penghapusan anggaran lahan kantor kecamatan logis

keputusan penghapusan anggaran pengadaan lahan Kecamatan Mampang Prapatan yang diambil oleh Kemendagri tersebut disetujui oleh publik Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penghapusan anggaran pembelian lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang Prapatan dalam RAPBD Jakarta 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kebijakan logis.

Menurut Uchok yang juga Direktur Eksekutif CBA pertimbangan Kemendagri yang menghapus anggaran pengadaan lahan itu sama dengan meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada dan itu sudah tepat, karena jika membeli lahan baru malah akan terjadi pemborosan.

“Saya melihat, pertimbangan pihak Kemendagri benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI membeli lahan untuk kantor Kecamatan Mampang kalau memang Pemda DKI masih punya aset sendiri,” ucapnya dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Bahkan menurut Uchok, keputusan penghapusan anggaran pengadaan lahan Kecamatan Mampang Prapatan yang diambil oleh Kemendagri tersebut disetujui oleh publik Jakarta.

Uchok sendiri mengungkapkan ini usai mengetahui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Selasa (11/1).

Uchok sendiri mempertanyakan tindakan Prasetyo selaku pimpinan legislator yang meributkan anggaran itu karena menurutnya Kemendagri memiliki keinginan mencegah adanya calo dalam proyek tersebut.

“Dengan hilangnya anggaran pengadaan lahan ini, berarti dugaan saya, pihak Kemendagri sama saja telah menghilangkan rezeki para ‘calo’ dalam proyek tersebut,” tuturnya.

Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meributkan soal keputusan Kemendagri yang menghapus anggaran pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.

Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran, Selasa (11/1) itu menilai pengadaan lahan baru dan pembangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan adalah kebutuhan mendesak, ia pun berencana melakukan negosiasi dengan Kemendagri agar anggaran ini dimasukkan dalam APBD 2022.

Alasan Prasetyo ingin mempertahankan seperti tidak ada akses dan banjir juga disebutnya tidak masuk akal. Karena itu, ia menyarankan Kemendagri tetap pada hasil evaluasi sekarang menghapus anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan.

“Alasan ini tidak masuk akal dan hanya pengadaan yang akibatnya hanya untuk potensi kebocoran anggaran. Apalagi disebabkan banjir, saat ini Jakarta, kalau turun hujan, pasti tergenang kok,” ucapnya.
Baca juga: Direktur CBA pertanyakan efektivitas Rapat APBD-P DKI 2020
Baca juga: Gesekan internal dikhawatirkan ganggu kinerja KPK
Baca juga: Penolakan APBD DKI akan ganggu pelayanan publik

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.