Mahfud Sebut Ada Pelanggaran Hukum dalam Proyek Satelit di Kemenhan

Jakarta: Pemerintah mulai mengusut dugaan penyalahgunaan sejumlah kontrak satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pelanggaran yang terjadi dalam kurun 2015-2016 itu mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah.
 
“Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan atau satelit komunikasi pertahanan dengan nilai sangat besar padahal anggarannya belum ada. Berdasarkan kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu, jelas melanggar prosedur,” ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis, 13 Januari 2022.
 
Mahfud menyampaikan Kemenhan melakukan kontrak dengan Avanti untuk penyewaan satelit Artemis pada 2015, padahal anggarannya belum tersedia. Selain Avanti, kontrak proyek Satkomhan dilakukan dengan beberapa perusahaan, yakni Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Avanti lalu menggugat ke London Court of Internasional Arbitration karena Kemenhan tidak membayarnya. Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang mewajibkan pemerintah membayar Rp515 miliar.
 
“Oleh pengadilan, negara ini kemudian diwajibkan untuk membayar uang yang sangat besar, padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum,” kata Mahfud.
 
Navayo juga menggugat ke pengadilan arbitrase di Singapura. Berdasarkan putusan pada 22 Mei 2021, pemerintah diwajibkan membayar USD20,9 juta.
 
Mahfud mengatakan setelah dua putusan arbitrase itu, negara berpotensi ditagih lagi oleh Airbus, Detente, Hogel Lovells, dan Telesat. Dia menyebut beban negara bisa makin banyak jika kasus itu tak segera diusut.
 
“Yang bertanggung jawab ya yang membuat kontrak itu karena belum ada kewenangan negara bahwa APBN harus melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu,” ucap dia.
 
Baca: Jaksa Agung Bakal Buka Penyidikan Kasus Kontrak Satelit Kemenhan
 
Mahfud mengatakan pemerintah sudah melakukan audit investigasi dan menemukan pelanggaran prosedur yang serius. Kejaksaan Agung juga sudah menyelisiknya dan segera menindaklanjuti.
 
“Kami anggap pelanggaran prosedurnya sudah serius dan negara tidak akan membiarkan ini, sehingga kita minta Kejaksaan Agung meneruskan apa yang telah dilakukannya,” ucap Mahfud.

 

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.