KPK Usut Harta Tak Wajar Wali Kota Bekasi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepemilikan harta Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Lembaga Antikorupsi bakal mendalami kekayaan tak wajar Pepen.
 
“Masih akan berkembang, karena harta-harta yang irasional juga masih kami lanjutkan pengembangannya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Januari 2022.
 
Baca: Rahmat Effendi Berpotensi Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Pihaknya bakal mengusut harta tak wajar Pepen, termasuk sumber dan aliran dana tersebut. Lembaga Antikorupsi tidak segan menindak pihak lain yang terlibat.
 
“Karena suap dan gratifikasinya saja masih memungkinkan untuk tidak saja yang kami dapat pada saat OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Ghufron.
 
Sebanyak 14 orang ditangkap dalam OTT Bekasi, sembilan di antaranya jadi tersangka. Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima. Yakni, Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka ditetapkan sebagai pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Can)
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *