Kejagung Tunjuk Jaksa Penuntut Umum Kasus Ujaran Kebencian Ferdinand Hutahaean

Jakarta: Ferdinand Hutahaean (FH) resmi ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta penyebaran berita bohong di media sosial (medsos). Ferdinand langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. 
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Simanjuntak mengatakan, Kejagung  menerima surat penetapan tersangka Ferdinand dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Senin, 10 Januari 2022. Selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16).
 
“Kejagung telahh menerbitkan Surat Perintah penunjukkan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan,” kata Leonard melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Jadi Tersangka Kasus Ujaran Kebencian, Ferdinand Hutahaean Ditahan
 
Leonard juga menjelaskan kronologis kasus tersebut, bahwa pada Kamis, 4 Januari 2022 di wilayah Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Ferdinand memposting cuitan tweets dari akun Twitter pribadinya yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, serta menimbulkan keonaran dikalangan rakyat melalui media sosial. 
 
Adapun isi cuitan yang telah diposting oleh tersangka yaitu ”Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela”.
 
Pasal yang disangkakan kepada Tersangka yaitu Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan/atau Pasal 156a KUHP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *