KPK Bantah OTT Wali Kota Nonaktif Bekasi Tanpa Bukti

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menangkap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi tanpa bukti. Lembaga Antikorupsi menegaskan punya bukti video yang memperlihatkan adanya penerimaan uang saat Rahmat terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
 
“KPK juga melakukan dokumentasi secara detail baik foto maupun video dalam proses tangkap tangan tersebut yang begitu jelas dan sangat terang bahwa pihak-pihak yang terjaring dalam OTT beserta dengan barang buktinya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui  keterangan tertulis, Minggu, 9 Januari 2022.
 
Ali mengatakan pihaknya melakukan OTT di Bekasi sesuai dengan aturan berlaku. Lembaga Antikorupsi menegaskan Rahmat ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat terkait transaksi dugaan suap yang bakal dilakukan olehnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Publik penting memahami bahwa yang dikatakan tertangkap tangan adalah sedang melakukan tindak pidana, segera sesudah beberapa saat melakukan, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,” ujar Ali.
 
KPK juga membantah mengincar ‘kuning’ dalam operasi senyap di Bekasi. KPK menegaskan penangkapan itu bukan karena incaran, melainkan murni tindak pidana.
 
“Penanganan perkara oleh KPK tidak pandang bulu dan tentu tidak terkait karena latar belakang sosial politik pelakunya,” tutur Ali.
 
Baca: Bongkar Korupsi Rahmat Effendi, KPK Analisis Barang Bukti
 
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bekasi Partai Golkar Ade Puspitasari menilai operasi tangkap tangan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi berbau politis. Dia menilai OTT yang dilakukan Lembaga Antikorupsi itu membuktikan ‘kuning’ sedang diincar.
 
“Memang ini ‘Kuning’ sedang diincar, kita tahu sama tahu siapa yang sikat kuning, tapi nanti di 2024 jika kuning koalisi dengan oranye mati lah yang warna lain,” kata Ade dalam cuplikan video yang diunggal Instagram @infobekasi.coo, Sabtu, 8 Januari 2022.
 
Ade menilai KPK kurang bukti dalam melaksanakan OTT terhadap Rahmat. Menurutnya, tidak ada transaksi suap saat Rahmat ditangkap oleh tim satuan tugas KPK.
 
Sebanyak 14 orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bekasi. Sembilan orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.
 
Lima orang tersangka berstatus sebagai penerima yakni Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat orang tersangka pemberi yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *