Ma’ruf: Perluasan Mal Pelayanan Publik Tidak Perlu Gedung Baru

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memerintahkan pemerintah daerah (pemda) segera memperluas mal pelayanan publik (MPP). Ini ditegaskan Ma’ruf menanggapi baru adanya satu MPP di Sulawesi Tengah (Sulteng).
 
“Saya harap MPP dapat diperluas ke semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Ma’ruf ketika memimpin rapat sosialisai MPP dan Pemberdayaan UMKM di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jumat, 7 Januari 2022.
 
Menurut Ma’ruf, MPP mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Sebab, MPP merupakan pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Kita harus hilangkan stigma dan persepsi Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
 
Wapres menekankan pembangunan sarana fisik MPP di kabupaten/kota tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar. Pemda bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital yang mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP.
 
Wapres menilai banyak kemajuan pelayanan tercapai sejak reformasi birokrasi dijalankan intensif dari 2010 sampai sekarang. Berdasarkan evaluasi Ombudsman pada 2021, kepatuhan standar pelayanan publik kementerian/lembaga pusat 70 persen masuk kategori kepatuhan tinggi (zona hijau) dan selebihnya kepatuhan sedang (zona kuning), dan tidak ada zona merah.
 
Namun, kepatuhan standar pelayanan publik di Pemprov dan Pemkab/Pemkot masih di bawah 40 persen yang masuk kepatuhan tinggi (zona hijau). Selebihnya masuk kategori zona kuning dan merah.
 
Baca: Wapres Instruksikan Pelayanan Publik Terintegrasi dengan MPP
 
Pemda, kata Ma’ruf, perlu banyak melakukan perbaikan dan membenahi kualitas kinerja pelayanan publik melalui inovasi. Strategi penerapan MPP tidak hanya mengandalkan pelayanan terintegrasi satu pintu. Namun, bisa dilakukan melalui pelayanan terintegrasi secara mandiri daring.
 
Ma’ruf mengajak kabupaten/kota di Sulteng mengambil model MPP di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, yang telah mengintegrasikan layanan mulai dari urusan tanah, usaha, bahkan pembuatan paspor.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *