Alasan Utama PKS Menolak RUU TPKS

Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya pihak yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Mereka menganggap bakal beleid tersebut kurang komprehensif.
 
“Ingin (pengaturan) lebih komprehensif, lebih luas,” kata Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati saat dihubungi, Jumat, 7 Januari 2022.
 
Anggota Komisi IX DPR itu menjelaskan draf RUU TPKS hanya sebatas mengatur korban kekerasan seksual. Hal itu belum cukup sebab juga harus mengatur mengenai kejahatan seksual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Kurniasih membeberkan bentuk kejahatan seksual yang dimaksud yaitu penyimpangan seksual (LGBT) dan hubungan seks bebas atas dasar suka sama suka. Dia menyebut korban kejahatan seksual bisa terjadi tanpa ada kekerasan. Misalnya, perempuan hamil di luar nikah karena seks bebas dan pihak laki-laki tak mau bertanggung jawab.
 
“Pada saat terjadi perzinaan suka sama suka gimana? Kan enggak ada sanksi hukumnya kalau kayak gitu,” kata dia.
 
Kurniasih menyebut hal itu yang diperjuangkan PKS dalam pembahasan RUU TPKS. PKS ingin hukum positif yang mengatur keseluruhan terkait kejahatan seksual.
 
“Itu yang ingin kita cegah, supaya masyarakat ini benar-benar bisa terlindungi dan terjaga dari semua perbuatan kejahatan seksual. Itu kita sampaikan,” ujar dia.
 
Kurniasih mengatakan sikap PKS ingin menutup potensi kejahatan seksual karena efek negatif yang ditimbulkan. Selain melindungi kelompok rentan, penyimpangan dan seks bebas memiliki efek negatif seperti kesehatan.
 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan jumlah pengidap HIV di Indonesia 543.100 orang. Kurniasih menyebut sekitar 30 persen penyebab HIV karena penyimpangan seksual.
 
“Nah ini kalau tidak diatur akan tambah terus angka ini. Kita prihatin di situ,” sebut dia.
 
Alasan lain, PKS menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dia menyampaikan amendemen kiblat hukum pidana Indonesia sudah mengatur terkait kejahatan seksual, seperti delik perzinaan dan tindak pidana kesusilaan.
 
Dia menilai revisi KUHP belum detail. Kurniasih mengatakan dibutuhkan payung hukum lain untuk meminimalkan potensi kejahatan seksual. Namun, hal itu tidak terlihat pada RUU TPKS.
 
“Jadi itu lah yang kemudian kami dari Fraksi PKS menolak RUU TPKS jika tidak didahului oleh aturan yang mengatur tentang perzinaan dan penyimpangan seksual dan bentuk kejahatan seksual lainnya,” kata dia.
 
Kurniasih menegaskan sikap PKS tidak bisa diubah. Sebab, alasan tersebut diperuntukkan pada tahap penyusunan dan pengesahan draf RUU TPKS.
 
“Kalau itu kan sudah final, sudah selesai prosesnya. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi berubah atau tidaknya,” tutur dia.
 
Kurniasih menyebut pihaknya kukuh menolak RUU TPKS meski masuk pembahasan di tingkat I. PKS konsisten ingin menghadirkan pengaturan kejahatan seksual secara komprehensif, tidak hanya mengenai kekerasan seksual.
 
“Kalau tidak ada aturan itu (kejahatan seksual) kita menolak,” tegas dia.
 
Namun, Kurniasih menyampaikan PKS sependapat dengan sejumlah aturan di RUU TPKS. Seperti memasukkan unsur pendidikan dan keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual.
 
“Itu kita apresiasi dan kita mention dalam pandangan fraksi,” sebut dia.
 
Baca: DPR Diminta Lepas Ego Sektoral Demi Percepat Pembahasan RUU TPKS
 
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.