Kepala BRIN jelaskan permasalahan riset di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menjelaskan kondisi riset di Indonesia bermasalah, sehingga dayanya tidak tumbuh.

“Pada saat almarhum Pak Habibie masih hidup pun, memang ada sesuatu yang wrong di manajemen riset kita sehingga kita tidak beranjak ke mana-mana, daya riset kita tidak tumbuh,” kata Laksana Tri Handoko dalam acara Dialog Pemred Bersama Kepala BRIN dengan tema “Solusi Fundamental Penguatan Riset dan Inovasi” yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa malam.

Baca juga: Pemerintah dorong swasta lakukan lebih banyak riset

Pihaknya pun membandingkan pada tahun 1970-an, Malaysia dan Thailand banyak belajar mengenai riset kepada Indonesia. Namun, saat ini justru Indonesia yang belajar kepada dua negara tersebut.

“Kita bandingkan saja dengan Malaysia dan Thailand. Pada tahun 70-an dia (Malaysia, Thailand) banyak belajar ke kita, kemudian sekarang, kita ke sana, bahkan dosen kita ya, bukan hanya di kampus yang kecil-kecil, dosen UI, dosen ITB banyak yang ambil S2, S3 di Malaysia. Para menteri juga banyak yang kuliah di sana. Jadi sesuatu yang kita sadari bahwa kita ini ada something wrong,” katanya.

Baca juga: Kepala BRIN: Integrasi LBM Eijkman ke BRIN tingkatkan karier PNS

Pihaknya pun mengungkapkan masalah riset di Indonesia, diantaranya riset di Indonesia yang didominansi pemerintah.

“Riset kita itu 80 persen pemerintah, 20 persen non-pemerintah. Padahal riset itu tidak boleh dominan pemerintah,” katanya.

Handoko menambahkan riset yang dilakukan pemerintah pun hanya riset berskala kecil yang banyak tersebar di berbagai kementerian/ lembaga.

Baca juga: BRIN dorong mantan tenaga honorer Eijkman menjadi asisten riset

“Sudah dominan, diecer-ecer, kalau istilah Pak Jokowi, ke-74 K/L (kementerian/ lembaga) kita itu kecil-kecil,” katanya.

Masalah yang kedua, yakni masih sedikitnya lembaga riset swasta dan SDM periset.

“Lembaga riset harus banyak, periset harus banyak. Lembaga riset pemerintah itu harusnya sedikit saja, satu, dua aja. Yang banyak itu harusnya non-pemerintah, kalau standar UNESCO 80 persen itu non-pemerintah, pemerintah riset itu yang tidak laku saja,” katanya.

Terkait hal ini, pihaknya pun meminta kepada pemerintah untuk mengurangi lembaga risetnya serta mendorong agar lebih banyak periset dan lembaga riset swasta.
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.