Tingkatkan Pengguna Asuransi, Pemerintah Didorong Segera Bentuk LPPP

Jakarta: Kolaborasi antara perusahaan dan pialang asuransi dapat menciptakan tata kelola industri asuransi yang lebih sehat. Kerja sama antara dua entitas ini penting dilakukan agar menghilangkan sikap saling mencurigai.
 
Hal tersebut disampaikan Pengawas dan Pembina Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Kornelius Simanjuntak dalam Webinar Katadata Forum Virtual Series dengan tema, Pembenahan Tata Kelola Industri Asuransi. Sikap saling curiga yang selama ini muncul dapat merusak kelangsungan dua entitas bisnis tersebut.
 
“Hilangkan saling menyalahkan. Yang selama ini muncul adalah broker ini katanya merusak pasar. Katanya, kalau masuk broker pasti preminya hancur,” kata Kornelius dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu, 26 Desember 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah segera membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP). Langkah ini dianggap sebagai upaya mendorong minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.
 
Selain itu, LPPP dapat mengembalikan citra perusahaan asuransi. Apalagi, akhir-akhir ini makin banyak permasalahan yang terjadi di sejumlah perusahaan. Seperti, aduan terkait produk unit link dan kasus gagal bayar.
 
Menurut dia, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, LPPP harus segera dibangun. Sebab, UU mengamanatkan lembaga tersebut harus sudah ada paling lambat tiga tahun setelah undang-undang perasuransian terbit.
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi OJK Muhammad Ridwan mengakui pentingnya keberadaan LPPP dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap asuransi. Dia menyampaikan lembaga tersebut sedang dalam proses penggodokan.
 
Baca: AAJI Harap Lembaga Penjamin Polis Segera Dibentuk
 
Bahkan, OJK telah mengajak Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan untuk merumuskan desain lembaga ini. Dia berharap keberadaan lembaga ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mau membeli produk-produk asuransi.
 
“Kita sedang mendesain bagaimana nanti bentuk lembaganya, apakah kemudian dia nanti akan melekat di Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) atau kemudian menjadi lembaga yang mirip dengan LPS,” ucap dia.
 
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK, Ahmad Nasrullah, menuturkan salah satu aspek yang harus ditekankan dalam industri asuransi ke depan adalah perihal penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
 
Menurut dia, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, terutama di beberapa perusahaan asuransi besar adalah terkait dengan tata kelola yang kurang baik.
 
“Saya enggak bosan-bosannya menyampaikan ke para pelaku industri asuransi, supaya benar-benar kita mengedepankan tata kelola di perusahaan,” kata dia.
 
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi Indonesia (Apparindo) Mohammad Jusuf Adi mengatakan dalam upaya pembenahan industri asuransi nasional diperlukan kesadaran dari para perusahaan asuransi untuk melakukan bisnis sesuai kecukupan modal. Dengan begitu, pihaknya akan lebih mudah menyeleksi perusahaan asuransi bagi nasabah.
 
“Mungkin ke depan perlu pertimbangan, perusahaan asuransi perlu melakukan spesialisasi sesuai dengan kemampuan internal mereka. Kalau modal Rp3 triliun misalnya, jangan main untuk risiko sampai Rp10 triliun. Sehingga kami di pialang dalam rangka melakukan penyeleksian perusahaan asuransi lebih mudah,” ujar dia. 
 
Direktur Teknis IFG Rianto Ahmad menekankan manajemen risiko perlu diimplementasikan perusahaan-perusahaan untuk mendorong iklim industri asuransi yang sehat. Dia berharap upaya manajemen risiko ini menjadi bagian dari budaya perusahaan.
 
Dia juga mendorong peran aktuaris dalam pembenahan tata kelola industri asuransi. Menurut Rianto, IFG telah merekrut banyak tenaga-tenaga aktuaris untuk ditempatkan di anak-anak usaha.
 
“Kita wajibkan harus ada satuan kerja aktuaris di perusahaan anak kita. Di level direksi kita juga mengupayakan penguatan dari sisi keaktuariaan, manajemen risiko, yang sifatnya lebih memainkan pedal, kopling atau rem,” jelas dia.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.