Setahun, Menag Telah Revitalisasi 106 KUA Hingga Moderasi Beragama

Jakarta: Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) telah genap setahun memimpin Kementerian Agama. Ada enam program prioritas dicanangkan Gus Yaqut.

Berikut enam program prioritas Gus Yaqut:

  1. Revitalisasi KUA
  2. Kemandirian Pesantren
  3. Penguatan Moderasi Beragama
  4. Transformasi Digital
  5. Cyber Islamic University
  6. Religiosity Index.

Revitalisasi 106 KUA

Gus Yaqut menilai KUA sebagai etalase layanan Kementerian Agama. Rencananya, layanan 5.945 KUA di seluruh Indonesia akan direvitalisasi.
 
Dengan revitalisasi, KUA akan memiliki layanan keagamaan yang lebih mudah diakses, kredibel, dan transparan. Pada tahun pertama kepemimpinan Gus Yaqut, 106 KUA telah direvitalisasi. Enam di antaranya merupakan piloting yang dijadikan model KUA lain.

Berikut enam KUA yang menjadi piloting:

  1. KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah)
  2. KUA Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat)
  3. KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta)
  4. KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur)
  5. KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (Lampung)
  6. KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

“Wajah KUA adalah wajah Kementerian Agama. Karena itu, saya telah menetapkan revitalisasi KUA sebagai salah satu di antara enam kebijakan prioritas Kementerian Agama. KUA harus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat,” kata Gus Yaqut dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Desember 2021.
 
Gus Yaqut mengatakan KUA harus menjadi pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Setiap pelayanan KUA harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, andal, kredibel, dan transparan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Menag Minta Kajian Akademik Jadi Pijakan Kebijakan di Kemenag
 
Revitalisasi KUA telah menetapkan empat tujuan strategis. Yaitu, peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.
 
Revitalisasi akan dilanjutkan dengan menyasar 1.000 KUA pada 2022. Gus Yaqut berharap revitalisasi seluruh KUA selesai pada 2024.

Memperkuat Kemandirian Pesantren

Pemerintah juga terus melakukan afirmasi terhadap pesantren. Setelah penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri pada 2015, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
 
Menurut dia, keberadaan UU Pesantren makin menegaskan pengakuan dan kepedulian negara terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut. Tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini antara lain mengatur tentang Dana Abadi Pesantren.
 
“Terbitnya Perpres No 82/2021, akan sangat membantu pelaksanaan amanat UU No. 18/2019, yang menyebutkan tiga fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Itu adalah salah satu kado indah peringatan Hari Santri, 22 Oktober 2021,” tegas Gus Yaqut.
 
Gus Yaqut mengatakan pihaknya telah menyusun kebijakan kemandirian pesantren. Kebijakan yang dibuat mempertimbangkan fungsi pesantren di masyarakat, serta melimpahnya sumber daya manusia (SDM) pesantren.
 
Menurut dia, pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki sumber daya ekonomi yang bisa menjadi potensi ekonomi berkelanjutan yang berdampak positif dalam menopang pesantren dalam menjalankan tiga fungsinya.
 
Jaringan antarpesantren juga merupakan modal sosial yang sangat menunjang kebijakan yang disusun Kementerian Agama terkait kemandirian pesantren.
 
Baca: 27 Ribu Pesantren Bisa Bangkitkan Usaha Mikro
 
Sesuai dengan karakteristik pesantren dan fungsinya, lanjut Gus Yaqut, kebijakan ini menekankan nilai-nilai inklusivitas, fasilitatif, kolaboratif, serta transparansi. Tahun ini, Kementerian Agama telah menetapkan roadmap atau peta jalan Kemandirian Pesantren.
 
Roadmap tersebut dirilis pada Mei 2021. Sebagai langkah lanjutan, telah dibuat timeline dari 2021 sampai 2024.
 
“Tahun 2021 kami luncurkan program pesantrenpreneur, pengembangan dashboard data ekonomi pesantren, serta piloting program Kemandirian Pesantren untuk 100 pesantren,” jelas Gus Yaqut.
 
Tahun depan, lanjut dia, akan ada peluncuran 100 Badan Usaha Milik Pesantren (BUM-Pes), santripreneur, platform digital ekonomi pesantren, yang dilanjutkan dengan replikasi program kemandirian di 500 pesantren.
 
Pada 2023, kata Menag, akan ada peluncuran community economic hub, yang dilanjutkan dengan replikasi kemandirian pesantren di 1.500 titik pesantren. 2024, akan dilakukan replikasi serupa di banyak pesantren lainnya.
 
“Program ini sejalan dengan gagasan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ucap dia.
 

 

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *