151 Narapidana Lapas dan Rutan Salemba Dapat Remisi Natal

Jakarta: Sebanyak 151 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba dan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, mendapatkan remisi Hari Raya Natal 2021. Di Lapas Kelas IIA, ada 132 narapidana yang beragama kristen, namun tidak semua mendapatkan remisi.
 
“Di Lapas ada 93 yang menerima remisi pada Natal tahun ini,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Yosafat Rizanto saat dihubungi, Jumat, 24 Desember 2021.
 
Yosafat memastikan pemberian remisi tersebut dilakukan secara selektif dan transparan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perwujudan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Pemberian remisi untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Bukan hanya itu saja, pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi Negara terhadap warga binaan karena berhasil menunjukkan perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas diri selama berada di Lapas,” paparnya.
 
Sementara itu, Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Salemba Kelas I Salemba Fonika Affandi mengatakan ada 58 warga binaan yang mendapatkan remisi di tempatnya bertugas. Pemberian remisi akan dilakukan pada 25 Desember 2021.
 
“Warga binaan atau narapidana yang memenuhi syarat atas usulan remisi khusus dan dinyatakan berkelakuan baik, serta berperan aktif dalam program pembinaan Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” ucap Fonika.
 
Baca: 493 Narapidana di Jatim Dapat Remisi Natal 2021
 
Penghuni Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat mencapai 3.545 orang. Rinciannya, 1.615 narapidana dan 1.930 tahanan.
 
Dari jumlah 3.545 orang itu, warga binaan yang beragama kristen sebanyak 379 orang. Terdiri atas 155 narapidana dan 224 tahanan.
 
“Jumlah prosentase narapidana yang menerima remisi sebanyak 37 persen ini diharapkan menjadi stimulus bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) lainnya agar berkelakuan baik,” ujar dia.
 
Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana kepada narapidana telah memenuhi syarat administratif maupun substantif sesuai UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kemudian, Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan lainnya.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.