Kejagung: Pro Kontra Tuntutan Mati Wajar

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak memusingkan kritikan terkait tuntutan mati terhadap Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Heru ialah salah satu terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
 
“Biasalah pro kontra itu,” kata Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Sudarwidadi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021.
 
Jaksa penuntut umum menuntut Heru dengan pidana mati pada Senin, 6 Desember 2021. Heru dinilai mengulangi pidana karena sebelumnya terjerat megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Di kasus Jiwasraya, Mahkamah Agung telah mejatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Kejagung Belum Rencanakan Tuntut Mati Benny Tjokro di Kasus ASABRI
 
Salah satu pihak yang menolak tuntutan mati terhadap terdakwa koruptor itu ialah Indonesia Corruption Watch (ICW). Pasalnya, belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan signifikansi hukuman mati terhadap turunnya angka korupsi di suatu negara.
 
“Bagi ICW, hukuman ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
 
Teranyar, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Arif Nur Fikri juga menentang hukuman mati. Selain tidak memberikan efek jera, hukuman mati disebut melemahkan hukum.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.