SKB 4 Menteri Mutakhirkan Model PTM Terbatas

Jakarta: Pemerintah melakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan SKB baru itu juga memutakhirkan model Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.
 
“SKB yang disusun atas masukan berbagai elemen masyarakat ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih baik dan lebih rinci dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama,” kata Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 23 Desember 2022.
 
Ia menyebut aspek pemantauan dan evaluasi PTM terbatas yang lebih mutakhir juga dituangkan dalam SKB ini. Seperti penggunaan teknologi, termasuk dashboard notifikasi kasus yang dapat diakses oleh satuan pendidikan, dan surveilans epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Nadiem menyambut positif dukungan berbagai elemen masyarakat atas keluarnya SKB Empat Menteri tersebut. Terlebih, sudah hampir dua tahun anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). 
 
“Berbagai riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) yang signifikan. Anak-anak berhak bersekolah sebagaimana mestinya. Pemulihan pembelajaran sudah sangat mendesak untuk dilakukan selagi masih bisa kita kejar,” terang Nadiem.
 
Riset yang dilakukan pihaknya terhadap 3.391 siswa SD dari tujuh kabupaten atau kota di empat provinsi, pada Januari 2020 dan April 2021 menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan learning loss yang signifikan. Misalnya, untuk kelas 1 SD, di masa pandemi ini anak-anak kehilangan pembelajaran literasi setara dengan enam bulan belajar. 
 
“Sementara untuk numerasi setara dengan lima bulan belajar,” lanjutnya.
 
Baca: Peroleh Hibah Kemendikbudristek, UK Maranatha Implementasikan 5 Penelitian
 
Kajian UNESCO, UNICEF, dan World Bank juga mendorong dibukanya kembali sekolah sebagai prioritas setiap negara. Krisis kehilangan pembelajaran secara global banyak membuat anak kehilangan kemampuan berinteraksi sosial, menurun tingkat kesehatannya, mengalami kekerasan termasuk pernikahan dini, dan terganggu perkembangan mentalnya. 
 
Menurut Nadiem, SKB empat Menteri ini ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia. 
 
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab bersama. Pemulihan pendidikan tidak kalah pentingnya dengan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
 
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan sudah saatnya warga satuan pendidikan membiasakan diri hidup di tengah situasi pandemi, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan ikut vaksinasi covid-19. Beberapa bulan terakhir seluruh kabupaten atau kota berada pada PPKM level 1, 2, dan 3, sehingga dimungkinkan untuk dilakukannya PTM terbatas. 
 
Kemajuan ini didukung oleh cakupan vaksinasi yang meningkat. Saat ini, lebih dari 50 persen sasaran vaksinasi telah menerima vaksinasi dosis kedua, termasuk cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mencapai 80 persen, kelompok usia remaja (12-17 tahun) 82 persen dan sudah dimulainya vaksinasi Covid-19 pada usia 6 – 11 tahun.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.