Pengurus Kopaja Dituntut Transparan Terkait Kerja Sama dengan TransJakarta

Jakarta: Pengurus Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) periode 2018-2023 dituntut transparan terkait kerja sama dengan TransJakarta. Transparansi yang disuarakan puluhan pemilik Kopaja ini terkait pengelolaan dana registrasi seiring kerja sama antara Kopaja dan TransJakarta.
 
“Pemberian dana registrasi sebesar Rp14,2 miliar dari TransJakarta dimanfaatkan pengurus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota pemilik serta tidak melakukan pleno sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Kopaja,” kata Ketua Delegasi Anggota Kopaja, Widodo kepada wartawan usai rapat pemilik Kopaja di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 24 November 2021.
 
Dia menjelaskan dana Rp14,2 miliar itu hasil kontrak kerja sama dengan TransJakarta pada 2015. Pembayarannya terealisasi Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Lebih lanjut, ujar Widodo, uang itu seharusnya didistribusikan kepada para anggota pemilik Kopaja. Namun, dari uang Rp14,2 miliar, sekitar Rp3 miliar disebut pengurus untuk biaya perawatan unit Kopaja.
 
Meski begitu, pengeluaran uang itu tidak transparan. Selanjutnya, sekitar Rp5 miliar lebih digunakan pengurus untuk pihak ketiga terkait pencairan dana registrasi dari pihak TransJakarta.
 
“Padahal, saat kami konfirmasi ke TransJakarta, tak ada itu pihak ketiga, jadi (pencairan) langsung ke pengurus. Ketika kami klarifikasi ke pengurus pada 24 September 2021, dikatakan biaya (untuk pencairan dana registrasi) itu Rp3 miliar lebih, tapi dalam laporan menjadi Rp5,6 miliar,” kata Widodo.
 
Sehingga, duit Rp8 miliar telah dikeluarkan pengurus dari total penerimaan dana registrasi Rp14,2 miliar. Menurut Widodo, uang yang tersisa dari Rp14,2 miliar digunakan pengurus antara lain untuk pembuatan pool Kopaja. Hal ini disesalkan lantaran para anggota tidak mengetahuinya.
 
“Ini sangat berdampak bagi kami para anggota, selain pengurangan pendapatan, mobil kondisi tidak jelas karena perawatannya tidak transparan dan juga bisa mengurangi pengoperasian unit yang ditargetkan TransJakarta,” katanya.
 
Baca: Puluhan Kopaja Kembali Beroperasi
 
Oleh karena itu, para anggota Kopaja mengeluarkan seruan mosi tidak percaya kepada para pengurus dan diminta mundur dari jabatannya. Sebab, pengurus Kopaja juga dinilai mengabaikan klausul yang disepakati dalam perjanjian dengan TransJakarta.
 
Hal ini antara lain menyangkut rencana operasional kendaraan siap guna operasi, penyalahgunaan BPJS, dan kebijakan penggunaan dana yang tidak mengikuti prosedur. Tidak hanya itu, Widodo menyebut pemilik Kopaja telah melaporkan pengurus Kopaja ke Polda Metro Jaya terkait penipuan atau penggelapan dana registrasi, pada Senin, 18 Oktober 2021.
 
“Laporan ini hasil diskusi antara tim kuasa pemilik Kopaja-Trans dengan para pemilik,” kata dia.
 
Sementara itu, Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan pihaknya prihatin dengan persoalan yang dialami pemilik Kopaja yang terintegrasi dengan TransJakarta. Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Organda dan pemerintah menyangkut penataan ulang kembali program-program kerja sama operator angkutan dengan TransJakarta agar lebih baik.
 
“Supaya tidak terganggu pelayanan Kopaja kepada masyarakat,” ujar Shafruhan.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *