MK Akan Putuskan Uji Materiel Terkait Format Pemilu 2024

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji materiel terkait format penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Format ini berkaitan dengan waktu penyelenggaraan seluruh pemilihan dalam waktu yang bersamaan.
 
Berdasarkan laman resmi MK, sidang dengan nomor perkara 16/PUU-XIX/2021, akan digelar pukul 10.00 WIB pada Rabu, 24 November 2021. Gugatan ini diajukan empat pemohon.
 
Pemohon tersebut ialah Akhid Kurniawan selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 024 di Kelurahan Wirokerten, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Pemilu 2019. Lalu, Dimas Permana Hadi selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ngaglik, DIY, dan Heri Darmawan sebagai PPK di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, pada Pemilu 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Kemudian, Subur Makmur selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Abadijaya, Depok, Jawa Barat pada Pemilu 2019. Mereka mengajukan uji materiel Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Para pemohon mempermasalahkan frasa ‘pemungutan suara dilaksanakan secara serentak’.
 
“Frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, presiden, DPD, dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan DPR, presiden, dan DPD’,” bunyi petitum pemohon dalam permohonannya.
 
Pemohon mengajukan gugatan itu karena pernah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Mereka menilai format pemilu serentak tanpa kajian mendalam, serta simulasi secara detail, hanya membebani penyelenggara pemilu.
 
“Berakibat kepada bobot tugas penyelenggara pemilu menjadi sangat berat dan tidak rasional,” bunyi berkas permohonan.
 
Baca: 6 Model Pemilu Serentak 2024 Usulan MK
 
Beban tugas penyelenggara pemilu salah satunya terkait mengelola proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Pemungutan dan penghitungan suara yang mesti selesai di hari yang sama juga beban bagi penyelenggara.
 
Selain itu, penggabungan jenis pemilu legislatif (Pileg) seperti DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan pemilu presiden (Pilpres) dinilai mengulang persoalan yang dihadapi penyelenggara pemilu. Anggota KPPS berpotensi kelelahan, sakit, bahkan meninggal dunia.
 
Pemohon juga menyinggung persoalan kehadiran lima kotak suara yang diyakini membuat sulit penyelenggara di tiap tingkatan. Khususnya, dalam mengatur proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.
 
Pemohon meminta MK memutuskan menarik keluar pemilihan DPRD dari pemilu serentak. Para pemohon meyakini menggabungkan seluruh tahapan pileg pada pemilu serentak akan berdampak pada kondisi manajemen pemilihan.
 
“Untuk memastikan agar kualitas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga, daulat rakyat dapat dilindungi dalam proses pemilu, memberikan batasan konstitusional, agar empat jenis pemilu legislatif tidak digabungkan dalam waktu yang bersamaan,” bunyi permohonan.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *