Risma Minta Pemkab Nganjuk Selesaikan Keterlambatan 7.000 Kartu Bansos

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menyelesaikan penyaluran lebih dari 7.000 kartu bantuan sosial (bansos) yang terlambat. Keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
 
“BPNT ini kan ada peran e-warong, jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT,” kata Risma dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu, 21 November 2021.
 
Dari data yang tersedia per September 2021, sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian, pada Oktober 2021, ada 3.579 KKS belum terdistribusi. Total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.
 
Sementara itu, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Sebab, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) dan dicairkan secara tunai.
 
“Saya minta hari Senin besok semuanya sudah klir, semua KPM harus sudah menerima bantuan secara kes. Ini sudah November Pak. Sudah tidak ada waktu lagi,” kata Risma.
 
Baca: Menpan RB: ASN Tidak Termasuk Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Kepada Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Risma menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Dia meminta pihak bank tidak beralasan penyaluran bantuan terhambat rekening terblokir atau data ganda.
 
“Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir,” kata dia.
 
Risma juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2.017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal. Data ini menimbulkan pertanyaan karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris.
 
Risma menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM. Risma mengingatkan agar stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel.
 
???????Risma mengingatkan KKS harus dipegang KPM. Dengan alasan apa pun KKS tidak bisa dibawa pendamping dan harus berada di tangan penerima manfaat.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *