Jadi Tersangka, RJ Lino Klaim Minta Dipecat Ketimbang Mengundurkan Diri

Jakarta: Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost (RJ) Lino, mengungkit nasib kariernya dalam pleidoi. Dia mengeklaim meminta dipecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemeliharaan tiga unit quayside container crane (QCC) di PT Pelindo II.
 
RJ Lino menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Desember 2015. Dia diminta menghadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kala itu, Rini Soemarno, empat hari setelah penetapan tersangka. Jokowi disebut meminta RJ Lino mengundurkan diri.
 
“Kepada Bu Menteri saya sampaikan bahwa tolong sampaikan kepada Bapak Presiden saya tidak bersedia mengundurkan diri. Saya minta dipecat,” kata RJ Lino saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Dia tidak bersedia mengundurkan diri karena merasa tidak bersalah dalam dugaan korupsi di PT Pelindo II. RJ Lino mengeklaim performanya sebagai orang nomor satu di perusahaan pelat merah itu cukup baik.
 
“Beberapa kali terpilih sebagai the best CEO untuk saya. Saya merasa terhormat kalau dipecat,” ujar dia.
 
Menurut dia, Rini Soemarno kemudian menelepon Jokowi di hadapannya. Namun, permintaan RJ Lino tak diindahkan Presiden Jokowi.
 
Baca: RJ Lino Tak Ambil Pusing dengan Kasus Korupsi Pelindo II
 
“Pak Jokowi menyampaikan Pak Lino tidak boleh dipecat, mintakan rekomendasi dari komisaris untuk pembebasan tugas Pak Lino. Untuk saya, harga diri dan kehormatan adalah segalanya dalam hidup,” kata RJ Lino.
 
RJ Lino dituntut enam tahun penjara serta pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan atas dugaan korupsi. Dia dianggap menguntungkan diri dan korporasi serta menyalahgunakan kewenangannya hingga mengakibatkan kerugian negara.
 
Korporasi yang diuntungkan RJ Lino ialah Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) asal Tiongkok. Perusahaan itu ditunjuk untuk mengerjakan proyek QCC, tetapi tidak sesuai dengan aturan Kementerian BUMN.
 
Perbuatan RJ Lino dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *