BKKBN optimis Sulbar mampu capai target prevalensi stunting 14 persen

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo optimis Provinsi Sulawesi Barat mampu mencapai target angka prevalensi stunting yang ditetapkan secara nasional yakni mencapai 14 persen di tahun 2024.

“Kalau dari data Survey Status Gizi Indonesia tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat prevalensi stuntingnya masih di atas 40 persen, tertinggi di Indonesia,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Hasto mengatakan meskipun bila dilihat secara provinsi angka prevalensi di Sulawesi Barat masih tinggi, namun bila melihat data yang dimiliki pihaknya di tiap kabupaten yang ada, sudah tidak ada lagi kabupaten yang memiliki angka prevalensi di atas 30 persen di akhir tahun 2021.

Baca juga: Menko PMK: Tiga provinsi diprediksi alami kenaikan angka stunting

Dari data-data tersebut, ia optimis Provinsi Sulawesi Barat bisa menurunkan angka stunting hingga mencapai target nasional.

Dalam hal itu, pihaknya mengadakan kunjungan kerja ke daerah tersebut untuk melakukan berbagai upaya dan menjalin komitmen dengan berbagai sektor seperti Kementerian Agama, BPS, BPN, BNN, BIN, Bank Indonesia bahkan Pangkalan Angkatan Laut.

Beberapa upaya yang dilakukan saat kunjungan tersebut adalah melakukan penandatanganan MoU lembaga vertikal untuk komitmen bersama implementasi program unggulan terkait stunting, menyematkan Bunda GenRe Mamuju dan meluncurkan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Baca juga: BKKBN: Tiga provinsi memiliki angka prevalensi stunting tinggi

Melalui Dashat dan tim pendamping keluarga berisiko tinggi stunting yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB, dia semakin yakin pihaknya dapat mempercepat penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

Disebutkan bahwa total tim pendamping yang akan dibentuk di provinsi itu akan ada sebanyak 953 tim, sedangkan di Kabupaten Mamuju 180 tim dan Kabupaten Mamasa sekitar 130 tim.

Selain itu, BKKBN juga memberikan pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan menggencarkan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga.

Baca juga: Pemerintah harap penurunan prevalensi “stunting” jadi harapan besar

“Saya berharap dengan adanya tim ini, konvergensi atau kerja sama penanganan stunting bisa dilakukan sampai di tingkat desa, karena di tingkat pemerintah pusat dan daerah sudah ada kerja sama yang baik, diharapkan hal ini bisa diterjemahkan hingga ke desa,” tegas Hasto.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *