Polri Diminta Lebih Terbuka Rekrut Eks Pegawai KPK

Jakarta: Polri diminta lebih terbuka saat merekrut mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik dinilai berhak mengetahui proses tersebut.
 
“Regulasi terkait rekrutmen bekas pegawai KPK yang dibuat oleh Polri harusnya lebih terbuka,” kata peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK) Ahmad A Hariri dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 November 2021.
 
Dia mengingatkan jangan sampai ada spekulasi publik mengenai proses rekrutmen. Apalagi, ada potensi dugaan pengistimewaan mantan pegawai KPK ketimbang warga lain. Terutama pegawai Polri yang belum menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



“Sebab bila terjadi pengistimewaan tentu tidak adil bagi pegawai lepas harian di Polri,” kata dia.
 
Hariri menyebut ada pegawai lepas dan honorer di Polri yang belum bisa menjadi ASN. Dia tak ingin rekrutmen mantan pegawai KPK menjadi karpet merah bagi mereka yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
 
Hariri mengingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN harus menjadi dasar rekrutmen. Sejumlah persyaratan mulai dari usia, kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, merupakan harga mati.
 
Polri juga diminta bijak merekrut mantan pegawai KPK. Sehingga, tetap berpedoman pada konstitusi dan hak warga negara lain.
 
“Sebab, Polri bukan perusahaan swasta yang memiliki sistem di luar sistem administrasi negara dan di luar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,” kata Hariri.
 
Baca: Polri Sebut Perwakilan 57 Eks Pegawai KPK Beri ‘Lampu Hijau’
 
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *