Aset Rp85 M yang Dibagikan KPK Milik Nazaruddin Hingga Anas Urbaningrum

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan aset senilai Rp85,10 miliar hasil rampasan pada tindak pidana rasuah kepada lima instansi pemerintahan. Aset yang dihibahkan itu awalnya milik mantan narapidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin hingga terpidana Anas Urbaningrum.
 
Kejaksaan Agung mendapatkan tanah dan bangunan di Manggarai, Jakarta Selatan, senilai Rp14,34 miliar. Aset ini berasal dari Nazaruddin.
 
“(Aset dirampas) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159.PidSusTPK.2015.PNJakartaPusat tanggal 15 Juni 2016,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Dapat 1 Rumah Rampasan KPK, KPU akan ‘Sulap’ Jadi Museum
 
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan tanah dan bangunan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aset itu awalnya milik terpidana kasus korupsi Muchtar Effendi.
 
“Dengan luas keseluruhan 825,57 meter persegi dengan nilai keseluruhan Rp8,10 miliar,” ujar Karyoto.
 
KPK juga memberikan tanah dan bangunan di Madiun, Jawa Timur, untuk Kementerian Agama. Aset itu memiliki nilai Rp6,04 miliar.
 
“Aset itu milik terpidana Bambang Irianto,” tutur Karyoto.
 
Kemudian, KPK memberikan tiga kendaraan senilai Rp1,29 miliar kepada Kementerian Keuangan. Kendaraan itu berasal dari terpidana Fuad Amin Imron.
 
“Dengan rincian Toyota Land Cruiser, Toyota Nav1, dan Toyota Alphard,” ucap Karyoto.
 
Terakhir, KPK menyerahkan tanah seluas 7.870 meter persegi di Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta, milik Anas Urbaningrum. Tanah itu diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.
 
“Dengan nilai keseluruhan Rp55.323.251.000,” tutur Karyoto.
 
KPK ingin instansi terkait bisa memaksimalkan aset itu. Aset rampasan dari kasus korupsi diharap bisa membuat kinerja instansi penerima menjadi lebih baik.
 
“Serta mempererat hubungan antarlembaga, khususnya dengan KPK,” kata Karyoto.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *