Pemerintah Daerah Diajak Sinergikan Layanan Informasi Berbasis Elektronik

Badung: Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat terkait layanan informasi publik berbasis yang sedang berlangsung.
 
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Informatika dan Komunikasi, Usman Kansong, mengatakan sinergi dilakukan dalam komunikasi publik terkait berbagai isu yang perlu dijelaskan ke masyarakat.
 
“Pengelolaan informasi penting karena merupakan dasar untuk mengambil kebijakan, contohnya kebijakan penanganan covid. Kita mengatur website agar orang bisa membuka informasi, dengan mekanisme dan SOP,” kata Usman dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Terintegrasi dengan Aplikasi Umum, di Badung, Bali, Kamis, 4 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Polisi Selidiki Unggahan Instastory Sopir Vanessa Angel
 
Usman menjelaskan pemerintah pusat juga mendorong pembuatan aplikasi umum yang bisa menjadi rujukan masyarakat mencari informasi.
 
Sementara Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemkominfo, Bambang Dwi Anggono, mengatakan pemerintah daerah tidak perlu membuat peladen (server) sendiri untuk berbagai aplikasi. Mennurut Bambang, Peladen dibuat oleh pemerintah pusat dan pemda bisa memanfaatkannya secara gratis.
 
Menurut Dwi daerah yang memaksa membuat peladen dan pusat data bisa terkendala saat ada audit. Hasil audit bisa berujung perintah penutupan pusat data bila tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
 
“Penutupan dilakukan oleh aparat penegak hukum, KPK, bukan oleh kami (Kementerian Kominfo),” ungkapnya.
 
Usman kembali mengatakan pemerintah daerah dan khususnya Dinas Kominfo juga berperan penting dalam komunikasi publik. Komunikasi publik oleh pemerintah tidak lagi terpusat di satu lembaga melainkan dapat dilakukan berbagai lembaga, termasuk Dinas Kominfo di daerah.
 
Usman menyebut penting untuk memastikan komunikasi publik dari pemerintah disampaikan dengan narasi yang tidak bertentangan. Hal itu membutuhkan sinergi dari pusat hingga daerah.
 
Salah satu contohnya soal penanganan pandemi covid-19. Pemerintah sudah membuat pola pengumuman status PPKM oleh satu menteri dan selanjutnya diikuti dengan instruksi atau surat edaran para menteri. “Materi bukan berubah-ubah. Bukan tidak konsisten. Materinya disesuaikan dengan perkembangan situasi,” ungkap Usman.
 
Dinas Kominfo dinilai perlu memanfaatkan media sosial untuk melakukan sosialisasi kebijakan terkait pandemi covid-19. Hal itu didasarkan penelitian yang menyebut 98% responden mendapatkan informasi dari media sosial dan hingga 76% responden juga menyebut materi komunikasi penanganan kesehatan sudah bagus.
 
Meski demikian Usman memastikan tetap perlu perhatian antara lain karena masih banyak kabar bohong beredar. Pada awal November 2021, terdata lebih dari 2.000 sebaran kabar bohong terkait covid-19 beredar di media sosial.
 
Salah satu pihak yang perlu proaktif menangani hoaks adalah Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten/kota. Sebab Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten/kota mengetahui karakteristik daerah dan mengenal masyarakat setempat.
 
“Libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak lain yang bisa membantu menyosialisasikan,” ujar Usman.
 

 
 

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *