Pemprov Janji Respons Rekomendasi LBH Jakarta Soal Pergub Penggusuran

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji menindaklanjuti rekomendasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait penggusuran dengan alasan pembangunan. LBH Jakarta khawatir Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak akan melanggengkan penggusuran.
 
“Akan kami pelajari untuk sesegera mungkin kami berikan respons dan klarifikasi,” kata Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 18 Oktober 2021.
 
Sigit mengatakan ada 10 hal yang menjadi cermatan LBH Jakarta dan sembilan rekomendasi yang bakal dipelajari. Dia mengapresiasi masukan dari LBH Jakarta sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada Pemprov DKI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Baca: Pemprov DKI Segera Gusur 50 KK di Karet Tengsin
 
“Kami berkomitmen untuk memfasilitasi semua aspirasi dari warga, termasuk kritik,” ujar dia.
 
Sigit menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menekankan jajarannya soal pembangunan dengan pendekatan berbeda. Salah satunya community action plan (CAP).
 
“Yaitu pembangunan berbasis kerja bersama masyarakat yang menjadi perhatian teman-teman LBH. Kami tidak ingin berpolemik dengan apa yang digagas LBH,” ucap dia.
 
LBH Jakarta mendesak Anies mengganti Pergub Nomor 207 Tahun 2016. Beleid itu ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
 
“Dia (Anies) harus mencabut pergub itu dan menggantinya dengan peraturan yang lebih humanis. Kalau tidak, sama saja dia membiarkan masalah penggusuran di Jakarta,” papar pengacara LBH Jakarta Charlie Albajili.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *