Cegah Korupsi, KPK Ingin Negara Alokasikan Dana yang Cukup ke Parpol

Jakarta: Biaya politik sangat mahal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin anggaran negara masuk ke partai politik (parpol).
 
“Kami sudah melakukan kajian bersama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) agar ada alokasi dana yang cukup dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) kepada parpol,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Minggu, 17 Oktober 2021.
 
Dia menyampaikan salah satu penyebab korupsi, yaitu anggaran politik yang cukup tinggi, terutama menjelang kontestasi. Terdapat dua istilah yang menyebabkan biaya politik membengkak menjelang kontestasi, yakni uang mahar dan serangan fajar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Jumlah dana yang dikeluarkan tak sedikit. Biaya tersebut harus ditanggung para calon untuk mewujudkan keinginan menjadi kepala daerah terpilih atau anggota legislatif.
 
“Meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini,” ungkap dia.
 
Dia berharap masuknya dana APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) agar pengawas pemerintah bisa mengevaluasi penggunaan dana di partai politik. Termasuk, manajemen di dalam partai politik.
 
“Kita ingin partai politik dikelola dengan profesional,” sebut dia.
 
Baca: Firli Minta Legislator Kaltim Perhatikan Rakyat Meski Tak Kampanye
 
Dia menegaskan keberadaan parpol sangat penting pada sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Namun, cukup disayangkan pendanaan dari APBN atau APBD masih sangat minim.
 
“Sehingga mau enggak mau ketika partai politik mencalonkan kadernya atau orang lain, mereka diminta mengeluarkan biaya sendiri dan itu tidak murah,” uajr dia.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *