Babak Baru, KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Tanah di Munjul

Jakarta: Kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Munjul, Jakarta Timur, masuk ke babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengembangkan dugaan rasuah itu.
 
“Kita enggak menutup kemungkinan ada pengembangan yang lain. Dalam hal ini kita tidak akan berbicara pengembangan yang lainnya,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Oktober 2021.
 
Karyoto enggan membeberkan lebih jauh pengembangan perkara yang dimaksud. Begitu juga dengan tahapan pengembangan perkara itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Namun, pengembangan dugaan korupsi pengadaan tanah itu juga dilakukan oleh Mabes Polri. Lembaga Antikorupsi saat ini perlu sering-sering berkoordinasi dengan Mabes Polri agar pengurusan perkaranya tidak bertabrakan.
 
“Hari Kamis kita mendapatkan informasi mereka (Mabes Polri) tetap jalan terhadap perkaranya, kami juga berjalan dengan perkaranya,” ujar Karyoto.
 
Mereka ialah mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. Lembaga Antikorupsi juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi kasus ini.
 
Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek untuk mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan yang bisa dijadikan bank tanah.
 
Setelah kesepakatan rekanan itu Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di bilangan Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.
 
Baca: Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Jalani Sidang Perdana Hari ini
 
Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar ke Anja. Duit itu merupakan sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.
 
Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek.
 
Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian apprasial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan yang berlaku. Lalu, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun secara tanggal mundur. Terakhir, adanya kesepakatan harga awal yang dilakukan Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dikakukan.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *