Sri Mulyani Dorong Transisi Hijau yang Adil dan Berkelanjutan

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendekatan multilateral penting dalam mengatasi perubahan iklim dunia. Upaya tersebut perlu diimplementasikan pada kebijakan ekonomi dan keuangan, serta mendesain transisi hijau yang adil dan berkelanjutan.
 
“Koalisi berperan penting dan nyata karena memfasilitasi komunikasi, pembagian pengalaman antaranggota termasuk dalam pertemuan hari ini,” kata dia dalam pertemuan ke-6 Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Iklim di Washington DC, seperti dilansir di Jakarta, Kamis, 14 Oktober 2021.
 
Koalisi mengakui pentingnya aksi iklim melalui perubahan sistemik dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi umat manusia sehingga mengarusutamakan perubahan iklim ke dalam kebijakan akan menyelamatkan dan mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Kementerian Keuangan pada khususnya memiliki peran penting karena memiliki instrumen untuk memerangi perubahan iklim dan memfasilitasi transisi hijau yang adil dan terjangkau,” ungkapnya.
 
Untuk negara berkembang, transisi ini dapat mendorong keberhasilan pembangunan. Perspektif ini tercermin dalam program kerja yang dilaksanakan oleh tiap negara anggota Koalisi Menteri Keuangan yang mengacu pada enam Prinsip Helsinki yang menjadi prinsip Koalisi, yaitu menyelaraskan kebijakan dengan Persetujuan Paris, berbagi pengalaman dan keahlian, mempromosikan nilai ekonomi karbon, mengarusutamakan iklim dengan kebijakan ekonomi, memobilisasi pembiayaan iklim, dan terlibat dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC).
 
Salah satu penerapan Prinsip Helsinki, terkait pengarusutamaan iklim dengan kebijakan ekonomi ialah penandaan anggaran iklim. Saat ini terdapat 19 pemerintah nasional dan subnasional yang telah mengembangkan metodologi ini di dunia, termasuk Indonesia yang telah menerapkan sejak 2016 di tingkat nasional dan sekarang di 11 pemerintah daerah.
 
Selain itu, banyak negara melakukan inisiatif keuangan berkelanjutan yang saat ini terdapat 185 inisiatif keuangan berkelanjutan di seluruh dunia. Di samping itu, G20 juga telah membuat kemajuan dengan membentuk Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan G20 untuk menyusun peta jalan Keuangan Berkelanjutan tahun ini dan akan dibawa dalam Presidensi Indonesia 2022.
 
Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai keuangan berkelanjutan di dunia, karena saat ini hanya ada sepertiga dari 185 inisiatif keuangan berkelanjutan yang menggunakan metodologi akuntabel. Dengan demikian, kepatuhan dampak iklim secara nyata belum dapat diukur secara akurat.
 
“Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan pendekatan multilateral agar setiap upaya penanganan perubahan iklim di dunia dapat optimal. Penguatan kapasitas seperti alat pengukuran, metodologi dan akuntabilitas membutuhkan upaya kolektif agar upaya yang telah dilakukan membawa dampak yang lebih besar,” pungkasnya.

 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *