Sri Mulyani: Indonesia Berkomitmen untuk Transisi Energi Bersih

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Terdapat tiga hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi yakni pertama, pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik batu bara agar beralih ke sumber energi terbarukan.
 
Dalam pertemuan World Bank Group Event, Sri Mulyani mengaku telah berdiskusi dengan seluruh dunia usaha baik para penambang maupun pengusaha pembangkit listrik berbasis batu bara. Melalui diskusi ini, ia menyebut, bisa melahirkan pemahaman sekaligus kebijakan bersama antara pemerintah dan dunia usaha.
 
“Kami sudah melakukan percakapan dengan semua pembangkit listrik yang berbasis batu bara. Sejauh ini, menurut saya diskusi berjalan dengan baik dalam memberikan pemahaman sekaligus bagaimana kita akan merancang kebijakan bersama,” kata dia, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Rabu, 13 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Kedua, dibutuhkan pendanaan untuk membangun energi baru terbarukan karena permintaan akan terus bertambah. Sri Mulyani menekankan perlunya pendanaan baik yang berasal dari domestik maupun global untuk membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai target tersebut.
 
“Pendanaan menjadi penting karena Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih,” ungkapnya.
 
Ketiga, ia menambahkan, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan persoalan tenaga kerja yang terlibat didalamnya karena akan berdampak pada kehilangan pendapatan. Dengan demikian, transisi energi bersih akan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.
 
“Kalau kita tidak memperhatikan sumber daya manusianya, maka transisi ini tidak inklusif dan tidak memberikan dukungan kepada mereka. Tenaga kerja akan menjadi populasi yang paling terpengaruh dengan kehilangan pendapatan langsung dari transisi ini,” ujar dia.
 
Pemerintah Indonesia dan DPR baru saja menyepakati Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang. Kebijakan tersebut mengatur pengenaan pajak karbon yang bertujuan untuk mendukung penuh komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim.
 
“Pasar karbon adalah satu hal yang kita sekarang juga meminta perusahaan listrik, Badan Usaha Milik Negara, untuk mulai melakukan yang disebut cap and trade. Jadi, mereka memiliki batasan untuk produksi CO2 tertentu untuk berbasis batubara dan kemudian mereka difasilitasi untuk melakukan perdagangan di antara para pelaku ini,” pungkasnya.
 
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *