Sri Mulyani Beberkan Penanganan Perubahan Iklim dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan iklim menjadi ancaman global. Untuk itu, pemerintahan berbagai negara perlu mengusung kebijakan yang mendorong arah pertumbuhan ekonomi hijau dan berkualitas.
 
Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam acara Sixth Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action yang diselenggarakan secara virtual. Sejak diluncurkan pada April 2019, Coalition of Finance Ministers for Climate Action merupakan grup bagi para menteri keuangan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.
 
“Serta berkolaborasi dalam strategi untuk mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Pekerjaan kita dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 dan 2021, telah menunjukkan suatu kemajuan dan tindakan nyata,” kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Rabu, 13 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Saat ini sudah ada 19 pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menggunakan metodologi climate budget tagging. Sedangkanpenerapan metodologi tersebut di Indonesia telah dilakukan sejak 2016 di tingkat pemerintah pusat, dan baru-baru ini mulai diterapkan pada 11 pemerintah daerah.
 
“Berkenaan dengan adanya suatu kemajuan dalam mengintegrasikan perubahan iklim pada kebijakan ekonomi dan keuangan di negara-negara global, tahun ini ada 64 instrumen penetapan harga karbon yang beroperasi dan tiga diantaranya dijadwalkan untuk diimplementasikan,” ungkapnya.
 
Di sisi lain, banyak negara sedang merencanakan penerapan carbon pricing. Bahkan Indonesia segera memberlakukan regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perdagangan karbon. Ia menyebut, penerapan pajak karbon ini akan mendorong pertumbuhan hijau.
 
“Strategi carbon pricing harus ditunjang dengan peraturan kebijakan di bawahnya agar dapat berjalan secara optimal. Kemudian, isu mengenai perbaikan data emisi agar kredit dapat diperdagangkan dengan pihak lain,” lanjut dia.
 
Berdasarkan analisis Financial Centers for Sustainability (FC4S) Network, hanya sekitar sepertiga dari 185 inisiatif keuangan berkelanjutan yang dianalisis menggunakan climate tools atau metodologi yang akuntabel. Ini berarti kepatuhan mungkin tidak dikontrol secara efektif, dan dampak iklim secara nyata tidak dapat diukur secara akurat.
 
Untuk itu, diperlukan promosi pendekatan multilateral sehingga setiap upaya dapat menyatu dan menjadi pesan yang kuat tentang pentingnya pertimbangan iklim. Penguatan kapasitas pada alat, metodologi dan akuntabilitas membutuhkan upaya kolektif agar setiap kemajuan dapat membawa berdampak lebih besar.  
 
“Koalisi memainkan peran strategis, karena kami berkomunikasi, berbagi pengalaman dan mendukung anggotanya, termasuk melalui diskusi kami hari ini yang akan membentuk karya nyata kami di masa depan,” pungkasnya.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *