Penyelenggaraan Umrah Diminta Tak Memberatkan Jemaah

Jakarta: Keputusan Arab Saudi membuka pintu umrah bagi Indonesia harus dimanfaatkan. Pemerintah harus menyusun teknis penyelenggaraan umrah sebaik mungkin di tengah pandemi covid-19.
 
“Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan prokes (protokol kesehatan) bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya,” kata anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf melalui keterangan tertulis, Senin, 11 Oktober 2021.
 
Politikus PKS itu menyampaikan penegakan prokes memiliki konsekuensi terhadap biaya. Penegakan prokes dinilai memberatkan bagi umat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Dia meminta pemerintah menyiapkan skema prokes dan pembiayaan terbaik. Sehingga, beban biaya tambahan tidak memberatkan calon jemaah dari segi biaya.
 
“Karena itu, saya mendorong peran pemerintah memastikan penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan para jemaah kita,” ungkap dia.
 
Baca: Dapat Lampu Hijau Terkait Umrah, Menag Siap Bertolak ke Arab Saudi
 
Selain permasalahan biaya, pemerintah diminta memperhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut kedatangan jemaah umrah Indonesia sepulang dari Tanah Suci. Pasalnya, kasus pandemi global belum sepenuhnya membaik lantaran penambahan kasus masih terus terjadi.
 
“Ini semata-mata demi mengantisipasi risiko terjadinya gelombang ketiga pandemi di Indonesia sekaligus memelihara keselamatan bersama,” ujar dia.
 
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah bagi Indonesia. Hal itu diperoleh dari nota diplomatik yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi pada 8 Oktober 2021.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *