Demi Memburu Tenggat, Proyek Kereta Cepat Kini Diizinkan Pakai Uang Rakyat

Jakarta: Pemerintah memutuskan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Penggunaan uang rakyat ini dilakukan karena biaya proyek ini membengkak hingga lebih dari Rp27 triliun.
 
“Pembengkakan terjadi akibat pandemi covid-19. Sejumlah perhitungan awal proyek meleset,” demikian disampaikan Presenter Metro TV Jessica Wulandari dalam program Zona Bisnis, 11 Oktober 2021.
 
Penggunaan uang rakyat ini tentu saja bertolak belakang dengan komitmen awal. Sejak proyek ini dicanangkan pada 2016, Presiden Joko Widodo menolak menggunakan dana APBN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Perubahan terhadap sikap pemerintah ini tampak pada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Perpres itu disegarkan kembali dalam Perpres No 93 Tahun 2021. 
 
Nah, di perpres baru itu Jokowi memberikan lampu hijau terhadap penggunaan uang rakyat. Di samping itu, perpres membentuk komite baru dengan Menteri Koordinator dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan sebagai ketua komite.
 
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan pandemi covid-19 yang membuat pemerintah berubah pikiran. Morat-maritnya keuangan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi penyebabnya.  
 
“Konsorsium BUMN yang terlibat pembangunan kereta cepat terganggu cash flow-nya. Pemerintah ingin pembangunan kereta cepat tepat waktu dan jangan tertunda,” kata Arya.
 
Baca: Pakai APBN, Proyek Kereta Cepat Harus Mampu Genjot Sumber Ekonomi Baru
 
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengatakan penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat menjadi indikasi buruk. Bahwa secara bisnis, proyek ini tidak layak secara jangka pendek. 
 
“Suntikan APBN ke proyek kereta cepat berpotensi mengganggu alokasi APBN 2022 karena pemerintah punya alokasi untuk perlindungan sosial, belanja rutin, sampai pembayaran bunga utang,” kata Bhima.
 
Awalnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memakan biaya USD6,07 miliar atau setara Rp88 triliun. Namun, saat ini membengkak menjadi sebanyak menjadi Rp118 triliun. Biaya bakal semakin membengkak karena Indonesia belum menyetor modal awal sekitar Rp4,3 triliun.
 
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini dikerjakan oleh empat BUMN yang tergabung dalam satu perusahaan konsorsium. Keempat BUMN tersebut yaitu PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. (Taris Dwi Aryani)
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *