KPK Kaitkan Suap Azis Syamsuddin dengan Rapat DPRD Lampung Tengah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Aparatur Negeri Sipil (ASN) Syamsi Roli pada Jumat, 8 Oktober 2021. Dia diperiksa untuk mendalami keterkaitan kasus dugaan suap yang menjerat eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dengan rapat pleno DPRD Lampung Tengah.
 
“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan bukti dokumen pembahasan rapat pada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengurusan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 9 Oktober 2021.
 
Ali enggan memerinci lebih jauh keterkaitan kasus suap Azis dengan rapat DPRD Lampung Tengah. Namun, keterangan itu diyakini menguatkan dugaan suap yang dilakukan Azis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Baca: Pendalaman Kasus Dugaan Suap Azis Syamsuddin Dimulai
 
Azis menjadi tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Azis diduga mencoba menghubungi mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya di KPK.
 
Robin meminta uang ke Azis untuk membantu menutup perkara di KPK. Robin dibantu pengacara Maskur Husain dalam melancarkan aksinya.
 
Robin diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Duit itu diberikan tiga kali. Uang yang diberikan, yakni USD100 ribu, SGD17.600, dan SGD140.500.
 
KPK Kaitkan Suap Azis Syamsuddin dengan Rapat DPRD Lampung Tengah
KPK mendalami keterkaitan kasus suap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dengan rapat pleno DPRD Lampung Tengah. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
 
Uang itu selalu ditukarkan ke rupiah usai diserahkan Azis ke Robin. Robin dan Maskur diduga telah menerima Rp3,1 miliar dari Azis. Kesepakatan awalnya, Azis harus memberikan Rp4 miliar untuk menutup kasus.
 
Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf  a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *