Kejati dan Pemprov Banten Teken MoU Pencegahan Korupsi

Banten: Guna mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bersama Pemprov Banten serta delapan pemerintah daerah (Pemda) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
 
Saat ini Kejati Banten tengah menangani empat kasus korupsi. Di antaranya kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malimping, korupsi masker di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes), dan kasus korupsi studi kelayakan (FS) di Dinas Pendidikan (Dindik) Banten.
 
Kepala Kejati Banten Reda Manthovani menjelaskan, selain komitmen mencegah korupsi, Kejati juga fokus dalam pencegahan tipikor. Pihaknya juga ingin mendeteksi secara dini jika ada informasi jaksa nakal diharapkan para inspektorat segera melapor langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi, kegiatan komitmen melawan korupsi. Untuk memantau kegiatan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk juga pengawasan dengan inspektorat menjadi lebih lengkap.  
 
“Saya mengapresiasi kerja mereka karena niatnya sama dengan saya dan kita semua,” ujar Wahidin dalam program Metro Pagi Primetime, Jumat, 8 Oktober 2021. (Nabila Safarina)
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *