Jokowi Berwenang Menempatkan 56 Mantan Pegawai KPK di Polri

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berwenang untuk menempatkan 56 mantan pegawai Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN di Polri. Kewenangan tersebut telah diatur dalam sejumlah Undang-undang.
 
“Dasar kewenangannya ada di Undang-Undang ASN (Nomor 5 Tahun 2014) , Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Nomor 30 Tahun 2014), dan Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2020, jo PP 12 Tahun 2017 tentang manajemen PNS,” ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari saat dikomfirmasi, Sabtu, 2 Oktober 2021.
 
Feri menjelaskan dalam aturan tersebut disebutkan jika Presiden adalah pimpinan tertinggi ASN. Presiden dapat mengangkat, memberhentikan, dan memindahkan PNS.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Presiden (Jokowi) juga bisa mendelegasikan nasib ASN kepada kementerian atau lembaga termasuk Polri dan Badan Kepegawain Negara (BKN),” kata dia.
 
Kondisi tersebut berlaku ketika Presiden Jokowi telah merestui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 eks pegawai KPK. Nantinya, setelah diangkat Listyo dapat melaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk disahkan secara administrasi.
 
Baca: Polri Atur Penempatan 56 Eks Pegawai KPK
 
Sebelumnya, Listyo menyatakan keinginannya menarik 56 mantan pegawai KPK melalui surat kepada Presiden Jokowi pada Jumat, 24 September 2021. Kepala Negara menyetujui permintaan Listyo.
 
Tujuan Listyo menarik mantan 56 pegawai KPK untuk memenuhi kebutuhan terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidikor). Rekam jejak dan pengalaman dalam menangani tipikor diyakini sangat bermanfaat untuk memperkuat serta mengembangkan Polri.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *