Perkuat Kolaborasi Lawan Sindikat, Kepala BP2MI Temui Jaksa Agung RI

Jakarta: Dalam menangani sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung.
 
Untuk memperkuat kerja sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menemui Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST Burhanudin di Gedung Menara Kartika Adhyaksa di Komplek Perkantoran Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 1 Oktober 2021.
 
“Kami tidak bisa sendiri menangani para sindikat penempatan ilegal. Untuk itu sinergi, kolaborasi, dan koordinasi dalam hal penuntutan, pengawasan, serta penyidikan berdasarkan undang- undang khususnya terkait sindikat penempatan ilegal PMI dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) harus dilakukan,” tutur Benny.
 
Kejahatan terhadap PMI bukan sekadar TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), namun bersifat extraordinary (luar biasa) yang mencakup berbagai tindak pidana lainnya.
 
“Ini membutuhkan penanganan yang luar biasa dan butuh pendekatan yang bersifat multidoors, karena TPPO berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Benny.
 
Sejauh ini BP2MI pada periode Mei hingga April 2021, telah melakukan 17 kali penggerebekan dan berhasil menyelamatkan 679 calon PMI dari upaya penempatan ilegal. Kendati demikian, BP2MI memiliki keterbatasan kewenangan dan sumber daya untuk menangani hingga tuntas para oknum pelaku penempatan ilegal PMI.
 
Perkuat Kolaborasi Lawan Sindikat, Kepala BP2MI Temui Jaksa Agung RI
 
“Kolaborasi dan koordinasi dalam hal penuntutan, pengawasan, serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang khusunya terkait sindikat penempatan ilegal PMI dan TPPO,” ucap Benny.
 
Kejahatan PMI adalah kejahatan yang sistematis, terorganisir, dan terencana yang melibatkan banyak aktor di dalamnya, termasuk oknum penguasa di semua level.
 
“Ini merupakan awal yang sangat baik karena isu yang kita angkat hari ini berkaitan dengan penegakan hukum terkait penempatan ilegal. Alhamdulillah, dalam waktu dekat BP2MI bersama Kejaksaan Agung akan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding),” ucap Benny.
 
Dalam kesempatan itu, Benny sekaligus mengundang Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanudin sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI (PSPI-PMI) yang akan dilaksanakan pada 5-9 Oktober 2021.
 
Perkuat Kolaborasi Lawan Sindikat, Kepala BP2MI Temui Jaksa Agung RI
 
Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin menyambut baik pertemuan dengan BP2MI. Dia menyatakan dukungan agar kolaborasi serta koordinasi terkait sindikat penempatan ilegal PMI dan TPPO dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 
“Kami menyambut baik untuk dilakukannya MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) di bidang pidana umum, bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), bidang intelijen, dan pendidikan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI,” kata Burhanuddin.
 
Dalam audiensi tersebut Jaksa Agung didampingi Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum; Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, SH, C.N; Jaksa Agung Muda Intelijen yang diwakiIi Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Jaksa Agung Muda Pembinaan yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan.
 
Sementara itu, Kepala BP2MI didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Mas Achmad Santosa, Tim  Pakar Satgas Yunus Husein, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Irjen Pol Achmad Kartiko, serta Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika A. Gatot Hermawan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *