Bupati Hulu Sungai Utara Dipanggil KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid, hari ini, 1 Oktober 2021. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada 2021 sampai 2022.
 
“Pemeriksaan bertempat di Kantor KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Oktober 2021.
 
Ali berharap Abdul datang. Keterangannya diperlukan untuk mengonfirmasi beberapa temuan dalam kasus tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Sebanyak tiga orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi.
 
Baca: 10 Anggota DPRD Muara Enim Terima Rp5,6 Miliar Buat Ikut Pileg
 
Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.
 
Sementara itu, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *