G33 Sepakat Isu Ketahanan Pangan-Pertanian Jadi Paket Kebijakan di WTO

Jakarta: Indonesia berhasil menggalang dukungan politis dari negara-negara berkembang dan kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Dukungan itu untuk menyepakati isu-isu pertanian yang akan menjadi paket kebijakan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-12 yang akan digelar akhir tahun ini.
 
“Konsolidasi G33 diperlukan untuk menyelesaikan isu prioritas WTO dan mencari jalan keluar tentang ketahanan pangan pada isu stok pangan, instrumen pengamanan impor produk pertanian pada special safeguard mechanism, dan pemotongan subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan,” jelas Mendag Muhammad Lutfi, dilansir dari Antara, Minggu, 19 September 2021.
 
Kesepakatan tersebut dicapai melalui Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) G33 secara virtual yang digagas Indonesia setelah perundingan tentang isu pertanian dengan WTO menuai jalan buntu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Pertemuan itu merupakan inisiatif Indonesia sebagai koordinator kelompok G33 dan dihadiri para menteri terkait perdagangan, wakil menteri, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, para duta besar, dan para pejabat senior negara anggota G33.
 
Menurut Mendag, pertemuan ini menjadi momentum terbentuknya soliditas kelompok negara berkembang dan LDCs G33 di WTO untuk menyukseskan tercapainya kesepakatan isu pertanian pada KTM WTO ke-12. “Perjuangan G33 ini adalah bentuk usaha melindungi kepentingan petani kecil dan miskin di negara berkembang,” tuturnya.
 
“Mewujudkan ketahanan pangan, keamanan penghidupan, dan pembangunan pedesaan. Saat ini, negara maju masih memberikan subsidi dengan nilai yang cukup tinggi kepada petani sehingga mendistorsi perdagangan global,” imbuh Mendag.
 
Perwakilan negara G33 secara umum menyampaikan pandangan agar negara berkembang dan LDCs diberikan policy space dalam menjamin ketahanan pangan dan untuk mempertahankan pertanian skala kecil yang digunakan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin. Pandangan tersebut yang diharapkan menjadi paket kebijakan pada KTM WTO ke-12.
 
Mendag Lutfi menyampaikan, Indonesia menekankan pentingnya mekanisme yang bersifat adil dan transparan bagi semua anggota WTO dan pemberlakuan perlakuan khusus untuk negara berkembang dan LDCs saat kondisi krisis seperti kelaparan, bencana alam, dan perubahan iklim.
 
Hal itu menurut G33 menjadi alasan masih diperlukannya subsidi yang dapat diberikan bagi kelompok petani kecil dan miskin.
 
Dirjen WTO Ngozi menyampaikan, KTM 12 mendatang menjadi penentu kredibilitas WTO dan keberhasilan negosiasi pertanian di KTM 12 akan bergantung pada soliditas negara anggota G33 untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan negosiasi pertanian.
 
“G33 perlu menyiapkan strategi utama dan cadangan jika kebuntuan masih terjadi untuk mencari terobosan,” pungkas Ngozi.
 
 
Sumber

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *